KEPOLISIAN ADALAH lembaga keamanan dan penegak hukum yang paling krusial dalam upaya penegakan keadilan. Netralitas kepolisian sangat mutlak diperlukan agar proses politik dan demokrasi bisa berjalan murni. Kalau Prabowo-Sandi menang dalam pilpres 2019, kita semua akan langsung mengusulkan agar komando kepolisian ditinjau ulang.

Polri jangan lagi diperalat oleh figur atau kelompok politik yang sedang berkuasa. Sekarang ini, kepolisian sangat terang-terangan memihak pada kepentingan politik penguasa. Polisi, belakangan ini, tidak lagi berdiri sebagai pelindung rakyat. Mereka terkesan diperintahkan untuk mengamankan agenda politik atasan mereka.

Benarkah Buni Yani Mengatakan Prabowo Harus Menang agar Tidak Masuk Penjara?

Di banyak peristiwa persekusi terhadap kegiatan oposisi, Polisi menunjukkan dengan jelas ke mana mereka berpihak. Ada puluhan rekaman video yang viral di masyarakat yang menunjukkan bahwa polisi ikut berpolitik. Lihat saja di Batam, Pekanbaru, Surabaya, Medan, Tangerang, dan tempat- tempat lain.

Polisi menerapkan taktik main keras dalam menangani kegiatan sah #2019GantiPresiden yang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan. Ketika kegiatan ini dipersekusi oleh orang-orang yang tak jelas, polisi kelihatan membiarkannya. Bahkan ikut-ikutan.

Kemudian, ketika mahasiswa melancarkan aksi protes, Polisi menerapkan cara keras. Dalam aksi demo di Medan, sejumlah demonstran mahasiswa mengalami luka-luka. Ada beberapa yang bersimbah darah. Mereka dikejar-kejar. Bisa jadi ada segelintir mahasiswa yang kasar atau berbuat kekerasan terhadap petugas. Tapi, kalau Pak Polisi persuasif tentu ketegangan bisa dihindarkan.

Mengamati cara kepolisian menangani aksi-aksi oposisi belakangan ini, hampir semua adegan para petugas begitu nyata menunjukkan keberpihakan pada agenda politik penguasa. Keberpihakan ini tidak boleh dibiarkan berlanjut.

Polri harus secepat mungkin diposisikan kembali sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan yang bermisi melindungi publik. Harus dipulihkan netralitasnya. Sangat berbahaya jika Polri berfungsi untuk mengamankan agenda politik orang-orang yang berkuasa.

Saya yakin Pak Prabowo memahami pentingnyan netralitas lembaga-lembaga negara, termasuk dan terutama Kepolisian RI. InsyaAllah, dengan pengalaman pahit para pegiat oposisi dan Pak PS sendiri, maka beliau sebagai presiden kelak, bersama DPR yang baru, harus mengevaluasi kedudukan Polri. Jangan lagi Polisi dibawa-bawa untuk mengamankan hasrat politik seseorang atau kelompok.

Salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan Polri adalah dengan memutus komando tunggal presiden ke Kapolri. Komando tunggal ini memang membuka peluang “abuse of power”. Sebab, presiden merasa tidak ada siapa pun sebagai penghalang. Besar kemungkinan inilah yang sedang terjadi, saat ini.

Jadi, tidak ada salahnya kita letakkan Polisi dibawah kendali komando kolektif yang terdiri dari pemerintah pusat, DPR, Komnas HAM serta LSM yang mengawasi kepolisian. Presiden Prabowo nantinya membentuk komando kolektif itu. Tujuan komando ini hanya untuk “mengarahkan” polisi supaya bekerja netral dan profesional.

Kalau Polri tidak langsung di bawah Presiden sendirian, melainkan di bawah komando kolektif, saya yakin penyalahgunaan wewenang dan fungsi kepolisian tidak akan terjadi.

Harapan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sangat mungkin dilaksanakan. Dan dengan komando kolektif ini, kepolisian akan bisa dijaga kenetralannya.

Sebagai catatan, komando kolektif ini bukanlah komando yang mengatur hal-hal teknis. Mereka hanya mengawasi agar Polri tetap independen dari aktivitas politik.

[Oleh : A