by

Cacatnya Reformasi TNI, Dimulai dari Tahun 2018 Ini

SEBAGAIMANA KITA ketahui bersama sejak 1998 TNI khususnya TNI AD adalah salah satu institusi negara yang disapu badai reformasi yang suka atau tidak dan atau mau atau tidak harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

TNI harus mengikuti kehendak rakyat untuk direformasi atau mereformasi diri menjadi Tentara yang profesional, tidak lagi terlibat dalam politik praktis serta bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara semata.

Rambu-rambu hukum demi tegaknya reformasi ditubuh TNI sudah sangat jelas yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa TNI adalah alat negara, dan TNI bebas dari segala pengaruh politik praktis yang menjadi bahagian dari kekuasaan penguasa.

Sejak itulah TNI khususnya TNI AD berupaya dan berusaha keras untuk meteformasi diri serta berhasil mereformasi diri menjadi tentara yang profesional, berwibawa dan taat azas serta taat konstitusi.

Namun sejak tahun 2014 ketika terjadi pergantian pimpinan nasional dan jokowi menjadi presiden, maka TNI dipengaruhi dengan “revolusi mental” ala Jokowi yang ingin merubah mentalitas Saptamargais dan Pancasilais.

Dari TNI yang telah reformis serta yang hanya menjadi alat negara, dijadikan alat kekuasaan seperti pada zaman orde lama dan orde baru.

Hal tersebut diperburuk lagi dengan masuknya oknum-oknum mantan petinggi TNI zaman orde baru yang nota-bene oknum-oknum pelanggar HAM berat dalam berbagai kasus : Priok, Talangsari, Way Jepara, Kudatuli, Jakarta Mei 98, Timor Timur dan Referendum TimTim 1999, kasus HAM Aceh, Papua.

Merekalah yang berlindung dibalik kekuasaan jokowi dan ikut dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan Jokowi dibidang hukum, ham, pertahanan dan keamanan serta sosial politik dalam skala nasional dan internasional.

Sehingga terjadi kemunduran reformasi di tubuh TNI, tidak hanya TNI bahkan Polri pun secara kasat mata dan terang-terangan telah dirubah mentalitasnya dari alat negara menjadi alat kekuasaan.

Bahkan fungsi kekaryaan Polri dikembalikan ke dalam ranah politik sipil dengam menjadikan oknum-oknum anggota Polri aktif menjadi pejabat-pejabat eselonn1 dan 2 pada beberapa jabatan strategis di beberapa kementerian, tanpa harus mengundurkan diri dari dinas aktif kepolisian.

Pengangkatan Kapolri Tito Karnavian (87) telah merusak tatanan keberadaban jenjang karier di tubuh polri sehingga terjadi fiksi walaupun secara eksplisit tidak diakui oleh para petinggi polri.

Demikian pula dengan pengangkatan Letjen TNI Andika Perkasa 87 (yang adalah anak mantu AMHP) sebagai KASAD Oleh Jokowi sangat bernuansa politis, dan untuk kepentingan politik praktis Jokowi 2019, dan merusak tatanan peradaban jenjang karier dilingkungan TNI AD khususnya dan membawa TNI AD pada kancah politik praktis seperti keinginan jokowi untuk kepentingan kekuasaanya.

“Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan, dan kebenaran ditutupi”.

[Oleh : Nicholay Aprilindo, pemerhati polhukam. Penulis adalah alumnus PPSA XVII Lemhannas RI-2011]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed