DISKUSI TENTANG “Media dan Reuni 212” belum meranggas, masih ijo royo-royo. Masih subur. Tetap enak didiskusikan di mana-mana; pentas seminar serius, ngalor-ngidul ala warkop atau yang lebih seru di medsos ini.

Turun gunungnya para pendekar jurnalistik seperti Hersubeno Arief, Ilham Bintang dan belakangan M. Nigara menunjukkan betapa menantangnya diskusi mengenai peran media dalam meliput dan kemudian menayangkan/memberitakan/memuat berita peristiwa Reuni 212 di berbagai platform ini.

Ketidakadilan Rezim Pers Nasional Indonesia

Belakangan Peristiwa 212 seolah-olah lahir kembali di mana capres Prabowo Subiantoro sebagai salah seorang tamu undangan memprotes media yang tidak memberitakan “fakta” 15 juta massa yang memadati kawasan Monas. Prabowo menggugat media yang tidak menempatkan peristiwa itu sebagai berita utama, prime time, atau sebangsanya.

Senyampang dengan protes Prabowo, tiga jurnalis atau mantan jurnalis yang boleh dibilang “ikon” jurnalisme Indonesia kini, seakan-akan mengamini protes Prabowo terhadap media.

Hersubeno, misalnya menulis berbagai persoalan dan isu kekinian baik di “homeless media” yang bukan miliknya maupun di situs pribadinya. Demikian juga Ilham dan Nigara yang memilih media sosial seperti Facebook untuk menyampaikan pesannya.

Yang saya rasakan, nafas ketiga jurnalis kawakan itu (dibanding dengan saya mah apa atuh…) adalah setarikan; bahwa konon telah terjadi bunuh diri masal pers Indonesia. Wow, ngeri banget!

Tentu Hersubeno, Ilham maupun Nigara merujuk pada berita peristiwa Reuni 212 yang seolah-olah “tiada” dan tidak diberitakan media besar “sebesar” peristiwanya itu sendiri.

Hersubeno bahkan bilang pemberitaan media massa soal Reuni 212 yang berlangsung di Monas pada Minggu (2/12/2018) itu membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi, bahwa kooptasi penguasa, kepentingan ideologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku, yaitu “framing” dan “black out”.

Karena ini diskusi tentang jurnalistik, ya ga usah saya ceritakan lagilah apa itu “framing”, “black out”, atau bahkan “agenda setting”. Asumsinya, pembaca sudah paham semua, saya tak perlu mengulang-ulang.

Dalam suasana yang sedang mendidih ini, mungkin agak sulit diterima menjelaskan secara berbusa-busa bahwa media punya “editorial policy” dalam menurunkan sebuah berita, punya sudut pandang berbeda tentang “news value” alias nilai-nilai berita, media punya visi dan misinya sendiri, dan seterusnya, yang semua itu pasti dicibir… “ah, bela diri mulu deh lo.”

Baiklah, saya ga akan sentuh pembelaan itu lagi semisal “editorial policy”, “news value”, visi-misi… lupakan saja. Saya cuma mau “to the point” saja dengan melempar satu pertanyaan; berdiri di pihak mana para pendekar jurnalis itu saat menulis “bunuh diri masal pers Indonesia” terkait peristiwa Reuni 212?

“To the point” itu maksudnya memilih satu di antara dua; berdiri di belakang Prabowo atau berdiri di belakang Jokowi!?

Bagi tiga pendekar jurnalis itu tentu tidak akan secara terbuka menyatakan “saya tidak berdiri di mana-mana, saya independen, saya nonpartisan”, dan seterusnya. Tetapi, coba “belah” dada mereka, di sama akan teraba denyut nadi dan pembuluh darah yang jelas mengalir ke mana.

Mengaku saya berdiri di belakang si A atau B, saya pro A atau pro B, adalah aib tersendiri bagi seorang jurnalis yang konon dituntut independensinya. Padahal independen di sini seharusnya independensi terhadap visi, misi, dan kebijakannya sendiri.

Independen akan menjadi perdebatan abadi. BBC yang sedemikian berwibawa pun harus tunduk pada kemauan pemerintah Kerajaan Inggris yang melarang pers memberitakan keberadaan Pangeran Harry di Afghanistan. Dalam suasana perang, pers di AS wajib mengutip sumber resmi pemerintah saja dan tidak semua apa yang dilihat di lapangan diberitakan. “Hello, where are you, Independent?”

Apakah Republika keliru saat menurunkan Headline berita peristiwa Reuni 212? Tidak! Justru Republika sedang menjalankan independensinya, kebijakannya, visi dan misinya. Ia bertanggung jawab kepada khalayak pembacanya.

Apakah Harian Kompas bertanggung jawab terhadap khalayak pembaca Republika? Tentu tidak! Ia bertanggung jawab terhadap pembacanya sendiri, visi misinya sendiri.

Bagi Hersubeno, Ilham dan Nigara, media dan pers Indonesia telah bunuh diri masal karena “menutup mata” terhadap peristiwa besar dan tidak menjadikannya sebagai headline atau berita utama, televisi tidak menyiarlangsungkan seperti TVOne.

Bagi saya pribadi, bunuh diri rame-rame itu mungkin lebih tepat kalau media-media massa arus utama tersebut tidak memberitakan peristiwa Reuni 212 itu sama sekali!

Sekarang coba telisik, apakah ada media massa arus utama (cetak, elektronik, online) yang TIDAK memberitakan peristiwa Reuni 212?

Kalau hanya Republika saja yang memuat berita peristiwa Reuni 212, hanya TVOne satu-satunya televisi yang menyiarkan peristiwa yang sama, serta hanya Detik.com saja yang menayangkan updating berita dari detik ke detik, bolehlah kata “bunuh diri masal pers Indonesia” agak mendekati kebenarannya, meski tetap saja bombas.

Persoalannya ternyata cuma sekadar “saya berdiri di belakang siapa” atau kasarnya “saya mendukung capres mana” yang memungkinkan labelisasi “bunuh diri masal pers Indonesia” itu muncul ke permukaan. Bukan lahir karena sikap nonpartisan, independen, netral atau sebangsanya itu. Tidak sama sekali!

Pertanyaan saya sederhana, apakah tiga tulisan dari tiga jurnalis kenamaan itu bakal lahir kalau mereka semua adalah pendukung Jokowi?

Saya kok sangsi.

[Oleh : Pepih Nugraha, mantan pimpinan Kompasiana.com]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com