PERMASALAHAN PAPUA adalah permasalahan yang sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dan menjadi puncak gunung es ketika dilakukan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua 1963.

Kesepakatan antara Belanda dengan Indonesia tentang masa depan Papua “menggantung”, walaupun Belanda pada akhirnya mengakui bahwa Papua adalah menjadi bahagian dari NKRI, namun pengakuan setengah hati yang menyisakan persoalan hingga kini.

Nicholay Aprilindo, penulis.

Persoalan tersebut adalah meliputi hak hidup rakyat papua yang mempunyai kekayaan alam tambang yang begitu beragam dari emas, tembaga, bauksit, sampai pada uranium dll.

Yang seharusnya dapat diolah untuk memakmurkan rakyat papua akan tetapi sebaliknya rakyat papua hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat banyak atas kekayaan alam yang mereka miliki karena kekayaan alam tersebut menjadi “bancaan” dari pemerintah Indonesia dari masa ke masa dengan negara-negara pemodal besar seperti amerika serikat dan sekutu-sekutunya dan sekarang RRT dan sekutu-sekutunya.

Pentingnya, Mewaspadai Sistem Noken di Papua

Lalu apa yang rakyat papua dapatkan selain ampas serta menjadi buruh kasar bahkan penonton yang harus menahan air ludah atas nikmatnya kekayaan alamnya yang dinikmati orang lain.

Hal tersebut menyulut ketersinggungan dan rasa marah pada rakyat papua sehingga ketika sekelompok orang ingin memerdekakan papua menjadi suatu negara dari bangsa papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka, maka sebahagian rakyat papua yang merasa terpinggirkan dan menjadi penduduk kelas 2 di republik ini mulai gerah serta bersimpati pada perjuangan OPM.

Namun disisi lain para kaki tangan pemerintah pusat republik Indonesia bersama konglomerasi yang sangat bernafsu menguasai kekayaan alam tambang di papua menancapkan kukunya menekan sefemikian rakyat papua hingga tak berdaya. Itulah awal persoalan tanpa batas penyelesaian yang komprehensif bagi rakyat papua, sementara operasi militer dan operasi keamanan dengan dalih menjamin keamanan investasi bagi pemodal asing begitu gencar dari masa ke masa, hingga pada reformasi 1998.

Namun setelah reformasi 1998 hingga saat ini rakyat papua tetap hanya menjadi objek dari program-program pemerintah pusat dengan berbagai dalih dan argumentasi yang membatasi ruang gerak rakyat papua untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri.

Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, membawa konsekwensi logis dari ketersinggungan rakyat papua atas penguasaan tanah ulayat serta sumber daya alamnya, dan itu menjadi akar permasalahan baru yang tumbuh subur dari generasi ke generasi rakyat papua.

Dan rakyat papua dipertontonkan pencitraan demi pencitraan yang selalu menjual dan mengatasnamakan pembangunan di tanah papua, namun pembangunan itu dari masa kemasa hanya itu dan itu saja, sehingga rakyat papua lagi-lagi menjadi penonton dari sinetron pencitraan oleh sang sutradara penguasa.

Lalu kemanakah masa depan papua ? Masa depan papua tergantung pada rakyat papua, bukan pada para sutradara politik jakarta, para sutradara politik hanyalah sebagai jembatan untuk menyatukan kehendak rakyat papua dengan program pemerintah guna menjaga kesinambungan dan keutuhan serta kedaulatan NKRI.

Dan memperkokoh fundamen bangunan dari PEPERA 1963 agar Papua tetap berada didalam rumah tangga NKRI. Caranya ?
Libatkan seluruh rakyat papua untuk menjadi subjek pembangunan bukan orang per orang, dan berikan apa yang menjadi hak rakyat papua dan apa yang menjadi hak pemerintah serta jauhkan diskriminasi sosial budaya dan etnik yang menjadi pemantik disintegrasi bangsa dan kedaulatan NKRI.

Stop segala kemunafikan pencitraan dan kebohongan publik yang selalu menjual nama rakyat papua untuk kepentingan politik 5 tahunan atau politik sesaat, dan hendaknya pembangunan sumberdaya manusia papua menjadi prioritas daripada pencitran pembangunan infrastruktur yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Niscaya papua dan orang papua punya masa depan yang sangat cerah, bermartabat seperi saudara-saudaranya dari bagian Indonesia lainnya, sehingga Papua tidak menjadi Timor Leste ke dua bagi Republik Indonesia.

Penggunaan pendekatan over represif bersenjata melalui operasi gabungan TNI-Polri akan menambah persoalan baru baik pada tataran lokal, nasional, regional dan internasional yang dapat mengundang campur tangan asing melalui operasi militer Dewan Keamanan PBB yang dapat memicu diadakannya Referendum kemerdekaan bagi Papua oleh negara-negara besar yang ingin menguasai sumber daya alam Papua.

[Oleh : Nicholay Aprilindo, Pemerhati Polhukam & Alumnus PPSA XVII Lemhannas RI-2011]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com