BILA KITA cermati strategi politik Jokowi dalam menghadapi lawan, ada satu benang merah yang konsisten. Akuisisi lawan politik, setelah itu gunakan mereka untuk serangan balik. Biarkan kubu musuh bertengkar sendiri. Ketika mereka sudah lemah, tinggal ditundukkan.

Dalam batas-batas tertentu Jokowi sudah berhasil menerapkan prinsip maha guru strategi perang Sun Tzu. “Letihkan mereka dengan jalan berputar-putar. Bikin mereka bertengkar sendiri. Haluslah agar kau tidak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka, kau akan menguasai nasib lawanmu.”

La Nyalla, Politik Belah Bambu Jokowi?

Sayangnya tidak semua prinsip itu berhasil diterapkan dengan baik. Kelemahan identifikasi, kesalahan pemilihan figur yang akan dijadikan proxy, serta lemahnya leadership Jokowi, membuat semuanya menjadi berantakan. Semua senjata yang digunakan Jokowi tumpul, dan malah berbalik menyerang. Senjata rekrutan terbaru yang kini tengah digunakan adalah La Nyalla Matalitti.

Mari kita inventarisir siapa saja lawan politik yang berhasil direkrut Jokowi?

Yang paling awal direkrut Jokowi adalah Ali Mochtar Ngabalin. Mantan Politisi PBB yang kemudian menyeberang ke Partai Golkar ini hanya dalam waktu sekejap menjadi senjata yang sangat ampuh bagi Jokowi. Imbalan nya cukup sederhana. Dijadikan sebagai seorang staf di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Setiap hari Ali mantan tim sukses Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 ini tampil menyerang di televisi dan media massa. Namun lama-lama senjata makan tuan. Ali justru menjadi titik lemah Jokowi. Gayanya yang konfrontatif tidak disukai publik. Menimbulkan antipati. Ali secara perlahan mulai ditarik. Kemunculannya di publik, mulai dibatasi.

Rekrutan berikutnya adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Tom P Power seorang peneliti dari Australian National University menyebut TGB ditundukkan melalui kasus divestasi Newmont. Artikel penelitian Power berjudul _Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline,_ saat ini format pdf-nya menyebar luas di medsos.

Pada awal rekrutmen, TGB juga menjadi senjata yang cukup ampuh bagi Jokowi. Latar belakangnya sebagai tokoh agama, gubernur yang sukses, dan bahkan pernah dijagokan sebagai salah satu kandidat capres oleh Alumni 212, cukup meyakinkan. Namun seiring waktu, TGB juga tak lagi efektif untuk menyerang Prabowo. TGB bahkan tidak masuk dalam timses Jokowi.

Akuisisi politik terbesar Jokowi adalah Ma’ruf Amin. Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rais Aam PBNU itu dipilih sebagai cawapres Jokowi. Ma’ruf juga tokoh sentral GNPF MUI. Sebagai Ketua Umum MUI, Ma’ruf mengeluarkan fatwa Ahok sebagai penista agama.

Diharapkan pemilihan Ma’ruf sebagai cawapres selain membuat solid dukungan NU, juga memecah soliditas pendukung Aksi 212. Gerakan Islam perkotaan itu saat ini menjadi musuh yang paling ditakuti dan tidak bisa ditundukkan Jokowi.

Namun seiiring waktu ternyata Ma’ruf malah ditinggalkan umat. Reuni 212 berjalan sukses. Jutaan kaum muslim dan umat beragama lain tetap hadir menyemut di Monas. Mereka tidak menghiraukan keberatan Ma’ruf. “Untuk apa. Urusannya sudah selesai,” kata Ma’ruf.

Di internal timses keberadaan Ma’ruf mulai dipersoalkan. Dia menjadi titik lemah dan tidak memberi kontribusi positif terhadap elektabilitas Jokowi. Yang terjadi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf malah turun. Dalam bahasa timses stagnan.

Ketua timses Erick Thohir dan Luhut Panjaitan mulai mempersoalkan sakitnya Ma’ruf yang berkepanjangan. Hampir sebulan terakhir Ma’ruf absen kampanye, karena kakinya “terkilir.”

Da’i kondang Yusuf Mansur (YM) juga menjadi target akuisisi politik Jokowi. YM diketahui terbelit kasus investasi. Salah satu kasusnya akhirnya dihentikan oleh Polda Jatim. Berbeda rekrutan lainnya, YM terkesan malu-malu dan mencoba menutup-nutupinya. Dia misalnya pernah bertemu dengan cawapres Sandiaga Uno.

Meskipun tidak secara terbuka menyatakan dukungan, nasib YM juga sama. Dia mulai ditinggalkan umat. Banyak yang _uninstall_ Paytren, metode pembayaran online yang sedang dikembangkannya.

Kubu yang berada dalam lingkaran Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) juga menjadi sasaran akuisisi. Adalah Kapitra Ampera salah satu pengacara HRS yang “direkrut” melalui akusisi menjadi caleg PDIP.

Khusus untuk Kapitra kasusnya agak berbeda. Dia diduga justru merupakan figur kubu seberang yang ditempatkan di lingkaran HRS. Jadi untuk Kapitra barangkali tidak terlalu tepat bila disebut sebagai akuisisi politik. Kapitra ditarik kembali setelah tugasnya dianggap selesai. Hanya saja penarikan Kapitra tampaknya terlalu cepat. Misi belum selesai.

Rekrutmen lain yang cukup fenomenal adalah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (YIM). Dengan cover direkrut sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf, YIM langsung offensif. Dia menyerang sisi kepribadian Prabowo. Tidak seperti pernyataan semula, hanya akan menangani masalah hukum, YIM lebih banyak bertindak sebagai politisi pendukung inkumben.

Keputusan YIM membuat internal PBB gonjang-ganjing. Banyak pendukungnya, termasuk para caleg PBB yang menentang keputusan YIM. Diam-diam ada penggalangan dukungan untuk mendongkel YIM. Sudah hampir dapat diperkirakan seperti apa nasib PBB pada Pileg 2019. Secara tradisional pemilih PBB adalah penentang Jokowi.

Nah sekarang Jokowi sedang memanfaatkan akusisi politik terbarunya, yakni Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur La Nyalla Matalitti. Beberapa hari terakhir Nyalla aktif menyerang pribadi Prabowo. Dia misalnya menantang Prabowo menjadi imam salat seperti Jokowi. Nyalla juga berani bertaruh potong leher, bila sampai Prabowo-Sandi menang di Madura.

Strategi offensif Nyalla ini diperkirakan tidak akan memberi manfaat elektoral bagi Jokowi. Yang terjadi malah sebaliknya. Reputasi Nyalla yang kurang baik di Jatim, justru berdampak negatif. Jokowi bakal mendapat imbas buruk. Peribahasa berlaku “Kalau mau melihat seseorang, lihat siapa kawannya.”

Tetap dimanfaatkannya Nyalla menunjukkan kekuatan politik Jokowi dalam melakukan akuisisi mulai menurun. Dia tidak lagi selektif. Sudah mulai asal comot.

Di luar para tokoh di atas, Jokowi dan timnya juga berhasil melakukan akuisisi politik yang fenomenal terhadap Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo. Sebagai pendukung Prabowo pada Pilpres 2014, Hary Tanoe menyerah dan menyeberang menjadi pendukung Jokowi setelah kasus restitusi pajak Mobil 8 diusut Kejaksaan Agung.

Hary tidak aktif menyerang Prabowo-Sandi, namun jaringan medianya (MNC Group) digunakan menjadi alat kampanye yang efektif bagi inkumben.

*Pola yang sudah baku*
Banyaknya figur kubu seberang yang ditarik, menunjukkan Jokowi dan timnya sedang mencoba menerapkan strategi Sun Tzu. Namun sayang tidak cukup komprehensif. Mereka mencoba membuat musuh letih, dan bertengkar sendiri, namun caranya kurang halus, tidak cukup misterius, dan mudah teraba.

Pola yang dimainkan kubu Jokowi sangat mudah terbaca. Sasaran utamanya adalah figur yang mempunyai latar belakang Islam, atau punya basis ketokohan yang kuat. Kecuali Kapitra dan Nyalla kasusnya berbeda.

Satu lagi benang merahnya, semua figur lemah dalam prinsip. Sangat mudah ditaklukkan dengan iming-iming politik, atau tekanan hukum.

Akibatnya malah berbalik. Figur publik yang dijadikan senjata politik, menjadi senjata yang tumpul. Mereka ditinggalkan para pendukungnya. Yang terjadi lawan malah semakin solid. Keberhasilan Reuni 212 adalah contoh nyata.

Penggalangan publik opini, stigma, bahkan teror bom handphone tidak berhasil mencegah jutaan massa berkumpul di Monas. Ketidak hadiran tokoh ulama penting seperti Aa Gym, Ustad Arifin Ilham, termasuk Habib Rizieq tetap membuat umat berbondong-bondong menuju Monas.

Kegagalan berbagai operasi politik Jokowi ini tampaknya membuat Jokowi dan para pendukungnya bingung dan panik. Jokowi menyerukan para pendukungnya untuk membuat aksi tandingan. Dia misalnya berkali-kali mempertanyakan mengapa tidak ada aksi demonstrasi mendukungnya?

Keyakinan Jokowi terhadap soliditas pendukungnya tampaknya mulai goyah. Kabarnya ada rencana para pendukung Jokowi menggelar pengumpulan massa besar-besaran pada tanggal 20 Januari 2019 (Aksi 201 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Dengan aksi ini diharapkan elektabilitas Jokowi bisa _rebound._

Belajar dari pengalaman aksi Parade Kebudayaan Indonesia (412) yang digelar oleh parpol pendukung Ahok —tak lama setelah Aksi 212— bayang-bayang kegagalan tampak nyata. Tanpa satu idiologi, dan perasaan senasib sepenanggungan yang kuat, mengumpulkan jutaan orang seperti Aksi 212, atau Reuni 212 adalah sebuah kemustahilan. Kekuasaan dan kekuatan dana bukan jawabannya. end

[Oleh : Hersubeno Arief, wartawan senior]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com