BEBERAPA WAKTU lalu beredar meme hoax bernada heroik bahwa Presiden Jokowi oleh lawan-lawan politiknya tidak akan dibiarkan terpilih kembali karena ia berniat memulangkan Rp7000 triliun uang korupsi WNI yang kini disimpan di Swiss. Itu adalah hoax paling lucu sekaligus paling menyedihkan yang pernah lewat di timeline saya.

Mereka yang dulu intens mengikuti pembahasan RUU Tax Amnesty pasti langsung tertawa ngakak. Salah satu alasan kenapa dulu orang menolak tax amnesty adalah undang-undang tersebut akan digunakan sebagai alat pemutihan asset sebelum negara-negara anggota G-20 dan OECD memberlakukan Common Reporting Standard (CRS) yang mulai berlaku pada 2018 ini.

Membangun Tanpa Utang, Contoh Buat Sandi dan Sri

Seperti kita ketahui, pada Februari 2014 anggota G-20 dan OECD sebenarnya telah menyetujui Common Reporting Standard (CRS) sebagai instrumen pertukaran informasi perbankan secara otomatis. Terdapat 56 negara berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi itu pada 2017, dan 40 negara lainnya, termasuk Indonesia, pada tahun 2018 ini. Informasi yang dipertukarkan ini sebenarnya merupakan instrumen efektif bagi pemerintah untuk mengejar kewajiban pajak warganya yang menyembunyikan hartanya di luar negeri.

Dulu orang menolak tax amnesty karena Indonesia sebenarnya bisa menarik potensi pendapatan sepuluh kali lipat lebih besar daripada potensi pendapatan hasil Tax Amnesty jika mau menunggu implementasi AEOI/CRS yang efektif tahun 2018 ini, meskipun pendapatannya baru bisa dinikmati pada 2019 nanti. Tapi pilihan ini tidak diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka menolak menunggu berlakunya perjanjian AEOI/CRS dan lebih memilih menggulirkan RUU Tax Amnesty.

Latar belakang munculnya gagasan Tax Amnesty sejak awal memang patut dicurigai bukan untuk menambah pendapatan negara, sebagaimana yang sering diutarakan Pemerintah, melainkan untuk “memutihkan” pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang pernah terjadi di masa lalu. Melalui tax amnesty, para pengemplang pajak dan konglomerat hitam yang menyembunyikan hartanya di luar negeri hanya akan dikenai tebusan antara 2% hingga 6% saja.

Jadi, tax amnesty yang penuh diskon itu memang pantas dicurigai sebagai bentuk fait accompli atas usaha penegakan hukum mengikuti perjanjian AEOI/CRS tadi, karena di atas kertas tax amnesty lebih menguntungkan para pengemplang pajak daripada keuangan negara. Sehingga, dalam perspektif CRS, alih-alih meningkatkan penerimaan negara, tax amnesty sebenarnya malah telah mengurangi potensi penerimaan negara.

Apalagi Presiden Jokowi kemudian memutuskan bahwa para koruptor juga bisa menggunakan fasilitas tax amnesty. Padahal, saat awal digulirkan, kasus korupsi, human traficking, narkoba, dan terorisme, dikecualikan dari fasilitas tax amnesty.

Anda masih ingat berapa hasil tax amnesty?!

Ya, penerimaan negara dari program tax amnesty “hanya” mencapai Rp135 triliun. Jumlah ini terdiri dari uang tebusan Rp114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun. Hasil ini jauh dari klaim ribuan triliun yang semula digembar-gemborkan.

Jadi, jika belakangan ini beredar meme soal uang ribuan triliun di luar negeri yang ingin dikembalikan oleh pemerintahan Jokowi, maka ingat-ingatlah kembali UU Tax Amnesty. Ingat-ingatlah alasan kenapa pemerintahan sekarang ini menolak menunggu implementasi AEOI/CRS. Mereka sejak awal tak pernah punya komitmen untuk mengurus hal-hal tadi.

[Oleh :Tarli Nugroho, Penulis Buku Polemik Ekonomi Pancasila]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com