SEJAK PERHELATAN 212, makin banyak orang-orang yg bersuara kritis di negeri ini dikasuskan, bahkan divonis penjara. Habib Rizieq, karena artikulasi politiknya yg sangat kritis dan mampu menggerakkan “perlawanan” masa terhadap kekuasaan yg dianggap tidak adil, terpaksa harus hengkang ke Saudi Arabia.

Ia dituduh sbg pelaku chat porno. Kabar terakhir, tuduhan ini tak terbukti. Tokoh-tokoh kritis yg lain seperti Ustadz Alfian Tanjung dan Jonru sudah masuk penjara.

Exorbitante Rechten Dan Ancaman Kriminalisasi Terhadap Tokoh Pembela Rakyat

Dahniel Anhar Simanjutak beberapa kali dibuat repot dan “terteror mentalnya” dg panggilan-panggilan interogasi. Sementara Ahmad Dani sedang diperkarakan. Kabar terkini, Habib Bahar diperkarakan dg ancaman penganiayaan anak.

Lucunya, tokoh-tokoh pro penguasa yg sering membully atau menebar Hoax bebas dari tuntutan hukum. Sebut saja Abu Janda, seorang pemuda yg menyebut presiden kacung, D. Siregar, bupati boyolali dll.

Politik intimadasi yg sedang kita saksikan secara telanjang hari ini bukanlah barang baru.

Kimberley Strassel, penulis buku “Intimidation Game: how the left is silencing free speech” (2017) menulis bahwa pada tahun 1950 kelompok rasis di Amerika menggunakan ancaman pada gerakan pembela hak-hak sipil kulit hitam.

Tujuan dari politik intimidasi adalah satu hal: “to make political opponents pay a high price for expressing their opinions”, membuat oposan politik “membayar mahal” krn kekritisannya thd rezim penguasa.

Menurut Strassel, ada dua cara dalam intimidasi politik: dg “bullying” dan ” ancaman hukum”. Bagi orang yg jujur dan terbuka mata hatinya, dua cara ini sekarang sedang dilakukan utk menghentikan tokoh-tokoh yg kritis di negeri ini.

Orang-orang yg waras pikirannya dan terang hatinya tentu sadar bahwa politik intimidasi adalah “a disgusting element”, elemen yg menjijikkan dalam Demokrasi. Terjadi “abuse of power”. Lembaga kepolisian dan lembaga peradilan “dibajak” dan djadikan alat utk menebar ancaman hukum bagi siapapun yg kritis thd penguasa.

Solusinya adalah hadirnya kepemimpinan yg benar-benar mengabdi pada “fairness” dan keadilan dalam berpolitik dan hukum, hadirnya kepemimpinan yg berorientasi pd nilai-nilai etika dan moral.

[Oleh: Endro Dwi Hatmanto, Pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com