PRESIDEN RI Joko Widodo mengatakan Konsep “Demokratik policing” adalah suatu gagasan yang sangat baik dari polri guna menciptakan sistem keamanan nasional bagi bangsa Indonesia.

Jokowi sendiri mengungkapkan dirinya setuju dengan hal tersebut dan sedang menunggu UU yang akan diproses kedepannya oleh DPR RI tentang penempatan Polri sebagai lembaga teratas dan terdepan yg akan menjaga keamanan nasional menggantikan konsep pertahanan nasional yg menempatkan militer/TNI di posisi terdepan dalam menjaga ketahanan negara yang selama beberapa dekade ini berlaku.

Nicholay Aprilindo, penulis.

Menurutnya, konsep yang sudah lama itu harus diganti dengan konsep baru sesuai tuntutan keadaan zaman.

Namun menurut Partai Gerindra konsep “Democratic policing” adalah salah satu bentuk kesenjangan sosial antar alat negara di mana pemerintah sekarang telah gagal menempatkan aparatnya sesuai fungsi tugasnya.

Prabowo Harus Pulihkan Netralitas Kepolisian

Salah satu politisi Gerindra mengatakan kita harus melihat sejarah, hampir semua negara kuat itu selalu menempatkan militer di posisi terdepan karena mereka dilatih untuk menjaga stabilitas nasional baik dari ancaman luar berupa invasi asing maupun dari dalam, berupa upaya separatisme dan penggantian ideologi negara.

Sedangkan polisi hanya dilatih untuk menciptakan keamanan warga negara dari tindakan kriminal saja. Dari situ saja sudah jelas cakupan tugas militer yang lebih luas dan berat dibandingkan dengan tugas kepolisian.

Harusnya pemerintah lebih cerdas dalam membuat kebijakan. Seperti AS, Inggris, Francis, Jerman, Jepang, Taiwan, Korsel, Korut, China adalah sejumlah contoh bagaimana negara bisa mempertahankan eksistensinya karena militernya kuat.

Kalau hanya mementingkan keamanan nasional, sebagai contoh saja dulu menjelang PD II negara Polandia adalah salah satu negara di Eropa yang tingkat keamanannya tinggi tapi sangat lemah angkatan bersenjatanya, alhasil dengan mudah Jerman dapat menduduki dan menghancurkan negaranya.

Begitu juga dengan Perancis yg dalam waktu singkat dapat ditaklukan Jerman, semuanya karena lemah dari segi pertahanan nasional/angkatan bersenjatanya.

Hal senada dikatakan politisi partai Demokrat bahwa semua negara maju dan berkembang di dunia saat ini berlomba-lomba memperkuat sistem pertahanan dan personel militer karena ini semua merupakan tuntutan zaman kedepan dalam menjaga eksistensi negaranya.

China saja menguasai perekonomian dunia karena adanya dukungan militer yang kuat. Coba saja dalam perang dagang antara AS dgn China yang sekarang terjadi.

Seandainya militer nya lemah seperti Iraq dan Afghanistan maka dengan mudah AS menekan dan menginvasi China. Karena Faktor kekuatan militer lah yang membuat AS tak berani terhadap China.

Sehingga sangat tidak tepat di tengah ketegangan dan perlombaan militer saat ini Indonesia malah mengedepankan kepolisian untuk kepentingan nasional.

Bagaimana eksistensi negara dan bangsa ini kedepannya dalam menghadapi invasi bangsa asing yg sudah jelas di depan mata ingin menguasai sumber daya alam Indonesia.

PDIP memiliki argumenn yang berbeda. Dia membantah dengan mengatakan bahwa ancaman perang atau invasi asing hanyalah dongeng yang menakuti saja, pihaknya yakin bahwa kedepannya dunia akan aman sebagaimana harapan kita semua.

Adapun konflik antar negara seperti yg terjadi di Timur Tengah itu bentuk ketidakmampuan pemerintahnya dalam mengelola negara dan Indonesia bukan negara amatiran dalam mengurus negara.

Sedangkan ketegangan AS – China itu hanya bagian politik luar negeri kedua pihak itu saja dan kita tetap berhubungan baik dengan AS maupun China adapun isu penguasaan SDA Indonesia oleh asing itu hanya kekhawatiran yang berlebihan dari sekelompok elit politik di Indonesia.

Buktinya meskipun SDA kita seperti Freeport dan tambang mineral lainnya di kelola asing tetapi ada keuntungan bagi bangsa Indonesia dari segi Finansial negara itu menambah pendapatan negara dan itu adalah strategi dan kebijakan pemerintah yang harus kita dukung.

Memang dulu kita pernah dijajah dan diinvasi oleh negara lain tapi itu semua karena kita belum mempunyai pemerintah seperti sekarang dan kita sekarang sudah mempunyai pemerintah yang sah diakui dunia kita ada d PBB kita menjalin hubungan yang baik dengan negara Adikuasa seperti AS, Rusia dan China.

Sehingga apapun keadaan di luar sana kemungkinan perang indonesia dengan negara lain sangat kecil dan sikap kita sbg Bangsa Indonesia akan bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan siapa saja untuk kepentingan nasional.

Kita tidak mengatakan tentara itu tidak perlu tetapi ancaman perang kedepannya sangat minim di bandingkan dengan ancaman keamanan seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, radikalisme dan gangguan keamanan lainnya yang dari tahun ke tahun malah meningkat sehingga perlu di beri wadah dan payung hukum kepada Polri untuk memiliki peran dan wewenang yang lebih Luas lagi.

Sedangkan dari salah seorang dosen Universitas Pertahanan Indonesia mengatakan akan sangat fatal akibatnya apabila Polri diberi porsi terdepan dan teratas dalam menjaga keamanan nasional yang kesannya mengesampingkan fungsi TNI.

Hal ini akan berdampak pada arogansi polisi kepada anggota militer yang hasilnya terjadi bentrokan dan konflik lain di level bawah, mungkin bagi level atas di kedua belah pihak karena alasan politis masih bisa bersinergi tetapi lain halnya dengan di level bawah.

Hal yang dilupakan adalah teori pertahanan negara dimana keamanan hanya dapat di ciptakan apabila pertahanan kuat dari berbagai ancaman yang datang dari luar dan dalam.

Sebagai contoh penyelundupan narkoba dari luar melalui jalur laut dengan jumlah puluhan ton menunjukan pertahanan laut kita sangat lemah, seandainya angkatan laut kita memiliki jumlah armada yang banyak dan sistim patroli laut kita baik tentu pihak penyelundup akan berpikir 1000 kali untuk menyusup ke Indonesia.

Kenyataannya kan lain puluhan ton narkoba masuk ke Indonesia dan akibatnya banyak tindakan kriminal karenanya, itu malah menciptakan ketidakamanan yang menambah berat dan susah kinerja Polri.

Contoh lain dari dalam negeri adanya kelompok pemberontak dan terorisme itu akibat kurang baiknya pertahanan karena seandainya sistem pertahanan berupa personel militer yang kuat dan banyak dan sistem penjagaan perbatasan yang baik tentu penyelundupan senjata kepada pihak pemberontak seperti di Papua dan teroris seperti di Kalimantan itu bisa di cegah dan tindakan kejahatan sebagai akibat dari beredarnya senjata api bisa di hentikan.

Hal itu tentu sangat membantu kinerja kepolisian. Kalau Polri ingin seperti polisi Italia mempunyai kendaraan dan senjata tempur militer maka seharusnya polri bergabung menjadi militer karena polisi di Italia adalah bagian dari militer yang di beri tugas khusus untuk membasmi kejahatan di dalam negeri.

Di tambahkan lagi bahwa hampir semua Badan Intelijen di Dunia memprediksi kemungkinan PD III yang sangat besar, di tandai dengan munculnya China dengan ideologi komunis menjadi negara adikuasa ke 3 setelah AS dan Rusia.

Disertai sikap China yang sedang mencengkram dunia melalui ekonomi dengan sistem jebakan hutangnya dan perebutan sumber alam dan mineral antara AS-China sangat mungkin Indonesia menjadi Medan perang baru bagi negara2 tersebut.

Apakah kita sebagai bangsa yang berdaulat dan pemilik sah alam Indonesia ini hanya akan menjadi korban dan penonton saja Ini alasan kuat mengapa pertahanan nasional kita yaitu Militer/TNI perlu diperkuat bukan malah mengedepankan kepolisian yang sebenarnya ruang lingkup tugasnya itu lebih sempit yaitu memerangi kejahatan/kriminalitas.

[Oleh : Nicholay Aprilindo, pemerhati politik dan hankam]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com