SAYA KEMARIN siang baru saja membeli beberapa lauk di warung tegal (Warteg) dekat simpang Universitas Gunadarma , Cimanggis. Karena kesiangan lauk banyak yang habis. Sementara mereka tidak masak lagi.

Sang penjual mengatakan bahwa mereka tidak memasak untuk sore karena mau keluar jalan-jalan di malam tahun baru.

Dr. Syahganda Nainggolan, penulis.

“Maaf om, kami gak masak lagi, ini mau dihabisin aja. Kami mau jalan jalan juga malam tahun baru ini”, kata penjual.

Jalan-jalan? dalam hatiku.

Saya membeli lauk ini diantara waktu saya membaca laporan Bank Dunia tentang Kemiskinan “Beyond Monetary Poverty” (Poverty and Shared Prosperity, 2018).

Paradoks Indonesia : Negara Kaya tapi Rakyatnya Tidak Sejahtera

“Work and leisure” (kerja dan bersenang) adalah bagian konsep ekonomi mikro dalam membangun model untuk menjelaskan tentang produktifitas dan konsumsi.

Di barat, atau negara maju lainnnya, setiap orang pasti memikirkan bekerja dan hiburan. Orang-orang bekerja 35-40 jam seminggu, lalu selebihnya bersenang2. Apalagi diwaktu Weekend (akhir pekan), tidak ada kerjaan. Di negara2 Skandinavia malah pemerintah menelpon seseorang yang kelebihan kerja, mengingatkan agar pulang mengurus keluarga atau lainnya.

Saya bahagia sekali melihat penjual warteg tadi memikirkan liburan malam tahun baru. Liburan tentu akan membuat pikiran dan tenaga pulih kembali, sehingga bisa lagi bekerja dengan gesit.

Terlebih lagi, manusia bukan hanya fisik semata, melainkan ada ruh/jiwa yang membutuhkan pemuasaan.

Namun, saya tetap tidak habis pikir tentang penjual warteg yang bisa liburan. Kalau warteg Marmo di dekat rumah lama saya si Tebet, tentu warteg sukses. Warteg pada umumnya, biasanya hanya bisa lepas makan dan bayar sewa tempat. Sebab, warteg tidak bisa sembarangan menaikkan harga, karena konsumennya biasanya orang2 bawah. Ketidak habis pikiran saya soal penjual warteg ini karena saya belum yakin dia orang yang tidak miskin.

Soal miskin, Bank Dunia saat ini sudah mulai menyadari definisi mereka selama ini soal kemiskinan yang sudah usang.

Definisi kemiskinan yang dianut berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan 1,9 dollar ppp/perkapita dianggap tidak lagi masuk akal. Meskipun Bank Dunia (WB) belum melepaskan “absolute poverty” pada angka itu. (Sebagai tambahan dari $1,9, WB membuat juga ukuran 3,2 dan 5,5 dollar ppp perkapita untuk keperluan perbandingan).

Dalam menjelaskan keusangan konsep kemiskinan berbasis monetary indikator, World Bank membandingkan dua keluarga yang mempunyai inkom 3 dollar PPP perhari. Keluarga pertama mempunyai akses pada Public Goods, seperti air minum, listrik dan sanitasi. Sebaliknya, keluarga kedua tidak mempunyai akses sebagiannya atau sama sekali. Tentu saja, meskipun keduanya memiliki kesamaan inkom, atau bahkan kesamaan pengeluaran, namun orang pertama bernasib lebih baik dari orang kedua. Sebab, keluarga kedua akan mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih buruk dari keluarga pertama, atau tidak mendapatkan sebanyak mereka.

The Atkinson Commission on Global Poverty dan Oxford Human Development Initiative berusaha mengejar keinginan WB untuk membangun dan menyempurnakan ukuran kemiskian baru, yakni the Global Multidimensional Poverty Index. Multidimensional ini sedikitnya mencakup inkom, akses ke pendidikan, akses ke infrastruktur dasar,kesehatan dan keamanan. Atau juga ditambah bencana.

Tapi, Fittousi, Stiglitz dan Amartya Sen pada tahun 2008 sudah lebih jauh dari the Atkinson Commission. Mereka malah memikirkan “sustainablity“. Yakni, kesejahteraan itu harus menjadi isu keberlanjutan antar generasi. Kita tidak boleh hanya memikirkan generasi saat ini saja, dengan merusak lingkungan dan hidup boros.

Konsep sejahtera yang bias ekonomi pun harus mencakup berbagai dimensi. Konsep ini berkembang dari “welfare” menjadi “well-being“. Namun, sekarang berkembang lagi menjadi “happiness“. Happiness ini “beyond” material. Di Bhutan, negara ini mengukur kesejahteraan mereka dengan Gross Happiness Index, bukan GDP. Mereka memasukkan variabel2 budaya, lingkungan dlsb. Ukuran manusia sukses bukan sekedar nominal dan individualistik.

Dalam ukuran GDP/Kapita versi PPP memang penjual warteg tadi bisa jadi mempunyai inkom di atas $ 1,9 dollar, lalu dicatat BPS tidak lagi miskin. (1 dollar PPP (Purchasing Power Parity)= rp. 5300).

Jika warteg dengan skala ini mewakil hampir 60 juta pelaku umkm, atau 70 an juta pekerja sektor informal, maka kita sedang membicarkaan orang2 miskin yang mungkin dicatat BPS tidak lagi miskin. Lalu kita senang. Jumlah ini hampir sama banyaknya dengan 5 kali lipat penduduk Belanda.

Orang2 statistik yang mungkin sebagiannya suka berbohong (“how to lie with statistics”) gampang saja membuat grapik di layar komputer ada penurunan kemiskinan. Atau pake tabel data. Persis ketika saya kuliah dulu di teknik pengukuran bumi alias Geodesi ITB, dari seratusan atau seribuan titik ketinggian yang saya ukur, mungkin hampir setengahnya saya ciptakan sendiri angkanya. (dulu sih aku ngaku aktifis sih, waktu untuk praktikum ngeganggu banget).

Biro statistik kita jangan kan yang susah, ngurus data beras aja gak sanggup. Baru akhir tahun lalu keluar perintah Jusuf Kalla buat data beras Indonesia. Aneh kan, mau swasembada beras? Mimpi?

Mengetahui orang miskin tentunya tidak segampang peristiwa statistik. Ini memerlukan empati. Kita tidak boleh menjadikannya objek untuk sekedar dimasukkan statistik kemiskinan atau ketenagakerjaan. Kita tidak boleh mengumpulkan datanya sekedar untuk diberikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan iuran kesehatan BPJS. Lalu apa? Tentunya untuk memastikan bahwa mereka saudara kita yang membutuhkan solidaritas.

Bahkan, kita membutuhkan mereka untuk melegitimasi adanya negara.

Kalau sudah ada negara dan sudah tau legitimasinya dari orang2 miskin itu, maka negara harus bekerja untuk memuliakan orang miskin, bukan menjadikannya tunggangan memperkaya elit. Fakta mengatakan bahwa orang orang kaya baru di Indonesia sangat berkaitan dengan korupsi.

Baik cukong2 yang terlibat dalam membandari kekuasaan maupun orang2 yang berkarir dari partai politik menjadi penguasa. Misalnya Idrus Marham, dulu hanya aktifis miskin, menjadi kaya raya karena karirnya melejit dalam kekuasaan. Akhirnya masuk penjara. Mayoritas penghuni Sukamiskin dan Cipinang saat ini yang berunsur politik bukan Napi Politik, tapi Napi Koruptor. Pernahkah mereka memikirkan orang2 miskin?

(Terakhir sebelum masuk penjara Idrus Marham mengatakan pada penerima Bantuan Sosial agar memilih lagi Jokowi. Padahal bansos itu adalah uang negara bukan uang Jokowi.)

Saya pribadi tentu tidak bisa masuk katagori miskin. Meski masa kecil saya miskin dalam keluarga besar 9 anak dan orang tua hanya guru. Biasa makan nasi beras Bangladesh plus kelapa parut dikasih gula. Atau pake cabe. Atau telur dibelah empat.

Namun untuk memahami kemiskinan dan orang2 miskin, saya membuat tesis master dan disertasi doktor saya soal kemiskinan. Lebih jauh lagi saya mendirikan serikat buruh, menggerakkan pembrontakan petani, dan berinteraksi banyak dengan LSM/gerakan rakyat yang mengurusi orang orang miskin, seperti Serikat Miskin Kota.

Apa yang saya ketahui dari orang2 miskin?

1) solidaritas. Orang2 miskin membicarakan orang2 miskin lainnya. Misalnya, buruh buruh yang di PHK, meski kehilangan pekerjaan, mereka masih berusaha membangun sistem pertolongan atau “collective system”.

2) Peduli. Meski mereka miskin mereka umumnya mengutamakan orang yang lebih susah. Bayangkan sudah miskin masih peduli dengan yang lebih miskin.

3). Pengorbanan. Sifat baik dari orang2 miskin adalah berkorban. Mereka tidak pelit seperti kebanyakan orang2 kaya, meski tentu jumlahnya kecil menurut kita.

4). Pemaaf. Orang2 miskin umumnya cepat memaafkan, bukan pendendam.

5). Pekerja keras. Orang2 miskin umumnya bekerja sehabis Subuh dan kembali malam. Kalau mereka pekerja pabrik, biasanya berusaha lembur agar cukup makan.

Dalam ilmu sosial kemiskinan ini dibahas dalam dua sebab, yakni struktur dan kultur. Penjelasan struktural menyatakan bahwa kemiskinan ini merupakan produk sosial. Orang2 miskin tidak bisa keluar dari kemiskinan, karena orang2 kaya yang rakus hanya memikirkan dirinya sendiri.

Orang2 kaya rakus ini mengkooptasi negara, hukum, sistem dan strata sosial, keuangan dll untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan mereka. World Bank, misalnya, sudah melaporkan bahwa semua pertumbuhan ekonomi di duni hanya dinikmati orang2 kaya.

Kalau di Amerika, gerakan Occupy Wall Street mengatakan the 1% sebagai orang2 kaya itu.

Jadi jangan berpikir orang2 miskin pemalas dan bodoh sehingga tidak bisa keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, orang2 miskin di jebak oleh orang2 kaya untuk tetap memproduksi diri sebagai babu, budak, buruh, kuli dlsb untuk dihargai murah oleh orang2 kaya.

Dalam pandangan kaum kulturalist, tentu sifat2 orang miskin yang dianggap malas yang membuat mereka terjebak dalam kemiskinan.

Oscar Lewis, misalnya, melihat kultur kemiskinan (subculture of peverty) telah menjebak “world view” anak2 yang tumbuh besar dalam komunitas miskin menjadi manusia lemah, minder, ketergantungan, pinggiran, dlsb. Pertanyaanya adalah, apakah kultur kemiskinan yang menjebak mayoritas penjual warteg dalam kemiskinan?

Mengapa sektor properti yang tidak bisa dikendalikan negara kita 20 tahun ini menghasilkan “excess space” 1 juta m2 ruang kantor dan 600.000 m2 ruang Mal ketika jutaan pedagang warteg berjejal2 jualan dipinggir jalan?

Menurut saya sepenuhnya ini adalah soal struktural, struktural, struktural baru kultur.

Orang2 miskin yang dijanjikan kenaikan bantuan sosial pemerintah tetap saja akan miskin kalau pertumbuhan ekonomi hanya untuk orang2 kaya. Dan bansos hanya untuk dekat2 pilpres saja.

Jika orang2 kaya yang berkuasa bersama elit politik korup, maka agenda pembagian kekayaan nasional (our wealth) hanya tertutup di elit. Sebaliknya jika orang2 miskin ikut menentukan urusan negara maka keyakayaan nasional: tanah tanah, bank-bank, gedung2, jalan-jalan, sungai2, pantai2, taman2, bahkan udara dan langitpun bisa di bagi bagi kegunaannya buat rakyat miskin.

Saya pernah dulu menasehati Aburizal Bakri agar tidak bermimpi membangun 5 juta Ha kebun sawit dengan partnernya yang rencananya dibiayai Cina. Sebab, 5 juta Ha lahan sawit sepantasnya dimiliki 1 juta petani, dan konglomerat silakan membangun hilirisasi.

Inilah tantangan teebesar bangsa kita. Shared Prosperity. Titik. Jangan mimpi lagi ada pengusaha mau kuasai lahan 5 juta hektar. Atau mau kuasai Pulau2. Menguasai gedung2 di pusat kota.

Tahun baru ini adalah tahun rakyat miskin. Tahun orang2 miskin berkuasa. Bukan tahun mereka cuma diperalat untuk pencitraan. Atau mereka mungkin akhirnya punah, kecuali mereka memberontak.

(Salam Tahun Baru dari Alun2 Kidul Ngajogjakarta)

[Oleh : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com