GERAKAN SALAM dua jari ketika Jokowi berkunjung ke berbagai daerah yang viral di media sosial, ternyata menggetarkan hati Jokowi.

Capres petahana ini takut menghadapi Prabowo sebagai wakil rakyat yang hendak mengadili visi misi petahana pada Pilpres 2014 yang dirasakan gagal total oleh rakyat.

Sehingga, terasa oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf maupun Jokowi sendiri, sangat menakutkan untuk menyampaikan visi misi secara langsung.



Perlawanan Massal Salam Dua Jari

Nuansa pengadilan rakyat ini sangat terasa bagi Jokowi ketika di mana-mana yang muncul di hadapan mukanya adalah salam dua jari, mendukung capres-cawapres 02 Prabowo – Sandi.

Entah dari mana gerakan mempermalukan Jokowi ini menyeruak. Penulis memperhatikan di Medsos, terjadinya salam dua jari dimulai dari acara-acara “sulapan” deklarasi pendukung Jokowi-Ma’ruf (Joma), tampak anak muda milineal nge-vlog dengan salam dua jari berkaos Joma.

Kemudian, 8 Okt 2018, Paspampres yang langsung beraksi ketika lihat mahasiswa di Medan mengacungkan dua jari ketika selfie dengan Jokowi. Paspampres pengaman dua jari, ini pun viral di Medsos.

Gerakan mempermalukan (kalau punya rasa malu) ini berlanjut ke Yogyakarta, sekelompok pelajar mengacungkan dua jari rama-ramai saat Jokowi berswafoto dengan mereka.

Gerakan bergulir ke Madura, yang viral dengan video “Jokowi Mole” (Jokowi Pulang) yang lengkap dengan acungan dua jari. Terus saat jelang tutup tahun sekumpulan emak-emak di Istana Bogor mengacungkan dua jari di tengah-tengahnya ada Jokowi, foto dan videonya juga viral.

Terakhir, di Ponorogo, Jokowi menghadapi situasi yang memalukan, secara jelas rakyat sudah tidak lagi menghendakinya memimpin negeri ini.

Viralnya, gerakan salam dua jari yang mempermalukan Jokowi dirasakan oleh TKN dalam perundingan tripartit dengan KPU dan Tim Paslon 02 Prabowo-Sandi hanya untuk menentukan perlu tidaknya visi misi disampaikan Paslon langsung atau tidak.

Mungkin Jokowi malu, mungkin lebih tepatnya takut menyampaikan visi-misi “baru” untuk pilpres 2019, akibat visi-misi 2014 dalam bentuk janji-janji program kepada rakyat tidak berhasil diwujudkan alias gagal total yang dimanifestasikan publik dengan melawannya menggunakan salam dua jari.

Dalam menentukan perlu tidaknya Jokowi menyampaikan langsung visi-misi-nya dalam Pilpres 2019, lagi-lagi diselamatkan oleh KPU, yang perannya sering tidak lebih dari tim sukses Jokowi.

Dari kubu petahana, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto di permukaan, pura-pura setuju, bahwa kandidatlah yang paling tepat menyampaikan visi-misi dan program-programnya.

Namun, Aria Bima yang tidak setuju pasti tidak akan tinggal diam. Naga-naganya, KPU yang posisinya selalu berada di barisan petahana akan mengeluarkan keputusan paslon tidak perlu menyampaikan visi-misi secara langsung, bisa tim sukses.

Keberpihakan KPU nampak jelas pada dicoretnya nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dari daftar panelis debat capres-cawapres pertama pada Pemilu 2019.

Jokowi Melawan Rakyat?

Rakyat nyata-nyata sudah melawan Jokowi dalam kontestasi pilpres 2019, dengan gerakan menunjukkan dukungannya ke capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, melalui Salam Dua Jari di depan Jokowi langsung.

Karena publik menilai, Jokowi telah gagal memimpin Indonesia dalam lima tahun ini. Jokowi dan tim pendukungnya yang selalu mengandalkan pembangunan jalan tol sebagai ukuran sukses ditolak mentah oleh rakyat dengan tulisan di atas selembar kertas putih ditempel di pintu rumah yang bunyinya; “RAKYAT KECIL – TIDAK BUTUH – JALAN LAYANG – JALAN TOL – JALAN BETON – RAKYAT KECIL, BUTUUH – JALAN KEHIDUPAN YG – LEBIH BAIK. MEMANG – RAKYAT KECIL – MAU MAKAN ASPAL”

Kegagalan Jokowi ini dapat diterangkan dengan bahasa janji yang dulu dinyatakan, yang kemudian didokumentasikan dalam Undang-undang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Satu contoh adalah janji pertumbuhan yang rata-rata 7%, dengan rincian 5,8% (2015), 6,6% (2016), 7,1% (2017), 7,5% (2018) dan 8,0% (2019). Dengan rata-rata pertumbuhan 7% itu dan kualitas pertumbuhan sama dengan kondisi awal Jokowi memerintah 2014, layak bila sosok yang senang memelihara kodok ini menjanjikan 10 juta lapangan kerja.

Hitungannya, di 2014, setiap 1% pertumbuhan dapat menyediakan 400.000 lapangan kerja, atau 14 juta lapangan kerja selama 5 tahun.

Apa lacur, selama Jokowi jadi presiden, pertumbuhan rata-rata hanya 5% dengan kualitas pertumbuhan per 1% mampu menyediakan 120.000 lapangan kerja atau 3 juta lapangan kerja selama 5 tahun.

Itu pun rakyat menyebut, “UNTUK TENAGA KERJA CHINA”. Belum lagi kegagalan dalam urusan BUMN, utang yang menumpuk, TDL naik, harga-harga yang semakin tinggi sehingga nilai tukar uang terhadap barang sangat turun yang membuat emak-emak teriak.

Karena itu, rakyat melawan, dengan salam dua jari. Kalau punya malu, bukan hanya takut menyampaikan visi misi secara langsung, keluar istana pun malu. (*)

[Oleh : M. Juhriyanto. Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik].

Untuk membaca tulisan M. Juhriyanto yang lainnya, silahkan KLIK DI SINI.


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com