TIGA HARI lalu, majalah The Banker memberikan penghargaan sebagai “Best Finance Minister of the Year 2019” kepada Sri Mulyani untuk kategori Dunia dan juga Asia Pasifik. Bila melihat alasan pemberiannya seperti dituliskan di website resmi The Banker, kalimat pembukanya: “Di 2018, Indonesia menghadapi tragedi tetapi negara ini cepat pulih di bawah kepemimpinan dari menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati.”

Kemudian di kalimat yang lain, “Dalam merespon ini (bencana), Sri Mulyani memodernisasi respon negara Indonesia terhadap bencana alam melalui suatu strategi baru pembiayaan resiko bencana. Diumumkan di Oktober 2018, strategi ini akan menjamin asuransi bangunan publik sejak 2019, melindungi dan menolong mereka untuk mempercepat proses pemulihan.”

Prestasi Semu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tahun 2018


 
Jadi The Banker memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani karena menciptakan model baru asuransi pembiayaan yang masih akan diterapkan untuk menangani bencana yang akan datang. Anggaplah ini akan berguna.

BACA JUGA : Wah, Menteri Sri Klaim Bombastis soal Penerimaan APBN yang Lampaui Target

Tetapi pastinya, semenjak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan Pemerintahan Jokowi, dirinya sudah tiga kali memotong anggaran badan resmi nasional yang mengurus penanganan bencana, BNPB, hingga tinggal sepertiga dari besaran awalnya. Anggaran BNPB tahun 2017 masih sebesar Rp 1,8 triliun.

Tahun 2018 dipotong Sri Mulyani tinggal menjadi Rp 746 miliar, dan tahun 2019 anggaran BNPB dipotong lagi sehingga hanya tinggal Rp 610 miliar.
 
Selain penanganan pasca terjadinya, bencana juga harus dipikirkan bagaimana memitigasinya agar dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa. Tapi ternyata Sri Mulyani juga memotong anggaran badan resmi negara yang bertugas memitigasi bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

3Seorang anggota DPR dari Komisi V bersaksi, bahwa anggaran BMKG yang diajukan badan tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 2,7 triliun, tapi Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani memotongnya hingga hanya tinggal Rp 1,7 triliun. Dengan memotong anggaran yang diajukan BMKG, artinya Sri Mulyani telah menghambat modernisasi teknologi mitigasi bencana yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa manusia Indonesia.    

 

Pages: 1 2 3Next page


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com