by

Sikap Kritis vs Tuduhan Hoax, Siapa yang Akhirnya akan Menang?

Opiniindonesia.com – Sekitar tanggal 08 Januari 2019 yang lalu tersiar di berita media online Detiknews tentang “Hashim Diadukan Ke Bawaslu soal selang cuci Darah dipakai berkali-kali”.

Laporan pengaduan tersebut dilakukan oleh Ahmad Andi yang menamakan dirinya dari organisasi Aliansi Mahasiswa Berantas Hoax di Bawaslu RI. JL.MH.Thamrin Jakarta Pusat pada hari selasa 08 Januari 2019.

Adapun Ahmad Andi melaporkan Hashim S.Djojohadikusumo terkait pernyataan Hashim “adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit daerah mengurangi kualitas layanan kesehatan pada pasien, salah satunya dengan memakai selang cuci darah berulang kali oleh beberapa orang”.

Bahwa laporan yang dilakukan oleh Ahmad Andi tersebut hanya berdasarkan pada adanya bantahan dari RSCM Jakarta.

Selain itu Ahmad Andi menyatakan pernyataan Hashim dinilai bisa mendiskreditkan Jokowi.

Dari kedua alasan laporan Ahmad Andi tersebut ke Bawaslu dapat dikatakan Ahmad Andi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Hoax tersebut adalah salah satu organisasi pendukung penguasa petahana Jokowi yang akan berlaga pada pilpres 17 April 2019 yang akan datang.

Dalam laporan tersebut Ahmad Andi menuduh Hashim melanggar pasal 280 ayat 1 hurud d, Pasal 521 UU Pemilu jo Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 jo Pasal 69 ayat 1 huruf d, Pasal 4 PKPU Nomor 23/2018, dengan bukti-bukti yang dilampirkan adalah dari media online terkait pernyataan tersebut.

Selanjutnya Ahmad Andi juga menyatakan akan melaporkan Prabowo Subianto Capres 02 penantang capres 01 Jokowi ke Polisi terkait hal yang sama.

Bahwa dari modus laporan Ahmad Andi tersebut jelas secara terang benderang dengan berbagai pasal yang dituduhkan bukanlah atas inisyatif Ahmad Andi seorang diri akan tetapi ada suatu kekuatan kekuasaan yang bermain dibelakang meminjam tangan pelapor Ahmad Andi tersebut.

Namun terlepas dari Laporan tersebut, kita perlu menganalisa apakah pernyataan yang di sampaikan oleh Hashim maupun Prabowo tersebut adalah sikap Kritis terhadap penguasa ataukah hanya hoax ?

Bila dilihat dari beberapa fakta-fakta berikut, maka pernyataan yang disampaian Hashim maupun Prabowo tersebut berdasarkan fakta pemberitaan yang sebelumnya telah ada, sebagai berikut :

1. Tentang Defisit Anggaran BPJS :

a. Bahwa pada hari rabu 19 September 2018, Pkl.17.42.wib. Media Online CNN Indonesia memberitakan Analisis berjudul “Pangkal Penyakit Defisit BPJS Kesehatan”, yaitu pada tahun 2014 defisit Rp.3,3 triliun, pada tahun 2015 defisit Rp.5,7 triliun, pada tahun 2016 defisit Rp.9,7 triliun dan pada tahun 2017 defisit Rp.9,75 triliun dan tahun 2018 diproyeksikan defisit Rp.16,5 triliun dan dikoreksi oleh BPKP tersisa defisit Rp.10,98 triliun.

b. Selanjutnya pada Rabu 17 Oktober 2018, pkl.16.49 wib. Tribunnews.com menurunkan berita “Jokowi Kritik Dirut BPJS terkait Persoalan Defisit”, dengan adanya tunggakan BPJS terhadap pembayaran rumah sakit sebesar Rp.4,5 triliun, harus sampai ke meja presiden.

c. Selanjutnya pada Rabu 17 Oktober 2018, pukul 12.46 wib. Kontan.co.id menurunkan berita berjudul “Presiden Jokowi Sindir Pedas Dirut BPJS Kesehatan” akibat adanya tunggakan BPJS kepada rumah sakit sebesar Rp.4,5 triliun.

d. Pada hari selasa 23 Oktober 2018, pkl.20.15 wib. Tempo.co menurunkan berita berjudul “4 Tahun Jokowi, Defisit BPJS Kesehatan Jadi Masalah Buruk” yang menyangkut FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan).

2. Bahwa selanjutnya masalah Cuci Darah :

a. Pada hari senin 16 juli 2018, pkl.08.26 wib. Tribunnews.com menurunkan berita berjudul “Komunitas Pasien Cuci Darah Kecewa Ke ijakan BPJS Kesehatan Soal Perpanjangan Rujukan 3 Bulan Sekali.

b. Sebelumnya pada tanggal 07 Agustus 2015, pkl.13.13 wib. Liputan 6 menurunkan berita berjudul “Kebijakan BPJS ancam Keselamatan Nyawa Pasien Cuci Darah”.

c. Pada hari jumat 12 Agustus 2016, pkl.09.39 wib. Tribunnews.com menurunkan berita berjudul “BPJS Kesehatan Diminta Awasi Penyelenggaraan Cuci Darah”.

d. Pada tanggal 12 Agustus 2016, pkl.18.00 wib. Liputan 6.com menurunkan berita berjudul “Layanan Cuci Darah Untuk Peserta BPJS Tak Sesuai Standar”, didalam berita tersebut dikutip pernyataan Ketua KPCDI (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia) Tony Samosir yang juga sebagai pasien cuci darah akibat gagal ginjal, Tony menyatakan bahwa KPCDI minta BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh rumah sakit dan klinik penyedia Hemodialisis (Cuci Darah), karena fakta yang ditemukan KPCDI adalah bahwa banyak penyelenggara layanan cuci darah melakukan REUSE (menggunakan kembali) tabung DIALIZER lebih dari 8 kali bahkan ada yang sampai 25 kali, sehingga mengurangi kualitas Hemodialisis si Pasien.

e. Pada tanggal 13 Agustus 2016, lensaindonesia.com menyrunkan berita pada Headlinene Health yang berjudul Komunitas Pasien Cuci Darah desak BPJS awasi kejahatan klinik hemodialisa, yang memuat siaran pers ketua KPCDI Tony Samosir yang menyatakan “Para pasien cuci darah itu menggunakan jaminan BPJS, dan mendapat pelayanan cuci darah jauh dari standar yang ditetapkan BPJS”. Kami menemukan fakta banyak penyelenggara layanan cuci darah yang melakukan reuse (penggunaan ulang) tabung dializer lebih dari 8 kali, bahkan ada yang sampai 25 kali. Tentu saja akan mengurangi kualitas hemodialisa si pasien”.

PCDI desak BPJS Kesehatan agar bertindak dan menyelesaikan persoalan ini, tegas Tony.

Bahwa dari beberapa contoh pemberitaan media online resmi tersebut diatas maka adalah suatu fakta tentang apa yang diungkapkan oleh Hashim S.Djojohadikusumo mengutip apa yang disampaikan Prabowo Subianto bahwa betul terjadi defisit anggaran BPJS yang dapat berpengaruh pada pelayanan kesehatan pasien, demikian juga dengan penggunaan tabung DIALIZER cuci darah yang tersambung juga dengan selang-selang yang dipakai berulang-ulang kali sehingga membahayakan nyawa pasien cuci darah adalah suatu fakta empiris.

Dan adapun pemberitaan tentang defisit anggaran maupun keluhan pasien cuci darah tersebut sudah sejak tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018, yang seharusnya sudah menjadi prioritas kerja penguasa rezim ini dalam hal pelayanan publik sejak berkuasa 2014-2018.

Namun bila ada rumah sakit sekelas RSCM yang membantah akan hal tersebut adalah merupakan suatu hal yang biasa apalagi rumah sakit pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, karena pihak rumah sakit dibawah kementerian kesehatan yang nota bene menterinya adalah satu paket dalam pemerintah rezim yang berkuasa tidak akan mau salah dan disalahkan, karena bagi rezim ini apa yang mereka lakukan sebagai penguasa adalah selalu benar.

Bahwa sikap kritis dan kritik dari oposisi terhadap kinerja pemerintah adalah suatu hal yang wajar karena menyangkut kinerja pemerintah yang menggunakan uang negara dan uang rakyat, sehingga harus di pertanggung jawabkan pada rakyat.

Bahwa bila sikap kritis tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran pemilu, adalah suatu pendapat yang prematur dan sangat naif, apalagi ditahun politik menjelang pemilu legislatif maupun pilpres 17 April 2019.

Untuk itu diharapkan pihak “gakumdu” maupun Bawaslu lebih arif dan bijaksana dalam menerima serta mengolah laporan-laporan dari masyarakat, dan Bawaslu juga harus mencermati pertanggung jawaban hukum atas laporan tersebut sehingga tidak terjadi “malpraktek penegakan hukum” dengan keberpihakan pada pihak tertentu.

Oleh : Nicholay Aprilindo, adalah Penulis Pemerhati Polhukam pada Lembaga Pengkajian Strategis Hukum, HAM, Politik dan Keamanan/LPSH2PK.

News Feed