ADA banyak orang yang berteori tentang kecurangan yang masif dalam pilpres 2019 ini. Salah satunya adalah teori yang menyebutkan bahwa kecurangan itu terjadi sebagai dampak dari krisis konstitusi.

Kalau dilihat mengapa begitu gampang orang melakukan kecurangan, hanya ada satu penyebabnya. Yaitu, krisis moral. Para pejabat, politisi, negarawan-negarawati, tidak lagi menghiraukan dari mana dan bagaimana mereka mendapatkan apa-apa yang mereka miliki.

Tidak ada lagi halal-haram. Yang dicuri atau yang bukan dicuri, sama saja bagi mereka. Hasil keringat atau hasil tipuan, tidak ada bedanya bagi mereka. Curang atau tidak curang, tidak masalah bagi mereka.

Yang penting nafsu mereka bisa dipuaskan. Tujuan mereka bisa tercapai, dan hasrat mereka bisa tertunaikan.

Inilah krisis moral. Krisis yang sangat ditakuti oleh ‘founding fathers’ di negara mana pun juga. Semua negara pernah mengalami krisis ekonomi atau pangan. Tetapi mereka bisa mengatasinya tanpa harus menghilangkan rambu-rambu moralitas.

Di dalam hiruk-pikuk hasil pilpres 2019, Jokowi ‘confirmed’ (terkonfirmasi) tidak punya moral politik. Dia memastikan itu ketika berdiri di depan publik sambil mempertanyakan kebenaran tentang kecurangan pilpres.

Dia merendahkan publik yang mengeluhkan kecurangan penghitungan suara pillres di KPU dan di tingkat-tingkat tabulasi sebelumnya. Jokowi menganggap tidak ada kecurangan itu. Sikap yang sangat ceroboh dan menyepelekan publik.

Ini sangat tidak pantas dia perlihatkan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin. Jokowi seharusnya menanggapi dengan serius keluhan tentang kecurangan itu. Dia seharusnya memerintahkan semua pihak yang relevan agar mengusut tudingan kecurangan itu. Bukan malah marah-marah.

Sebab, dengan marah-marah di depan pubkik, Jokowi sebenarnya menunjukkan bahwa tuduhan kecurangan di pilpres 2019 ini memang benar terjadi. Itu terbukti dari sensitivitas dia terhadap tuduhan kecurangan itu.

Kalau memang dia tahu persis bahw kecurangan tidak ada, dia tidak perlu tersinggung. Dia sangat pantas menunjukkan kenegarawanannya dengan menjanjikan penyelidikan independen tentang kecurangan yang dituduhkan.

Tetapi, sayangnya, Jokowi menunjukkan penolakan terhadap tudingan kecurangan. Dia lebih suka mengukuhkan krisis moral di kalangan elit politik ketimbang menjadi negarawan yang akan dikenang sebagai penyelamat demokrasi.

[ Oleh : Asyari Usman, adalah Penulis wartawan senior ]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com