JANGAN menakut-nakuti serta mengancam masyarakat dengan “makar” dikarenakan wacana “People Power”!

Jangan memanipulasi ancaman “makar”, karena makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah dengan kekuatan bersenjata.

Sementara “People Power” yang diwacanakan adalah dalam rangka memprotes persoalan pemilu/pilpres 17 April 2019 yang penuh dengan persoalan kecurangan yang massive sampai kematian 554 petugas pemilu tanpa ada suatu investigasi, otopsi serta sakitnya 3000 an petugas pemilu dan persoalan lainnya dalam pemilu.



Jangan menyesatkan pikiran rakyat, wacana “People Power” tidak ada hubungannya dengan penggulingan pemerintahan yang sah yang sedang berkuasa saat ini, karena dengan pilpres 2019 ini baru akan ada pemerintahan yang sah secara konstitusional setelah dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru pada bulan oktober 2019 yang akan datang.

Dengan demikian makar terhadap pemerintahan yang mana ?

Jangan hanya untuk membungkam masyarakat yang memprotes tentang berbagai kecurangan dan persoalan pemilu lalu mengintimidasi dan mengancam rakyat dengan tuduhan pasal makar.

Baca baik-baik dalam KUHP tentang pasal makar, sudah tidak jamannya lagi bertindak otoriter, represif dengan berdalih stabilitas keamanan, stabilitas politik, namun sesungguhnya sebagai “tameng” untuk pembenaran menutupi kecurangan serta berbagai persoalan pemilu.

Memang Indonesia sebagai negara demokrasi juga sebagai negara hukum, namun semua orang tahu dan sedah menjadi rahasia umum bagaimana pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan demokrasi di Indonesia saat ini lebih condong pada “Demokrasi terpimpin”. Masyarakat selalu disuguhi pencitraan-pencitraan palsu seolah-olah ada demokrasi dan ada penegakan hukum di Indonesia, namun faktanya orang-orang yang kritis kepada pemerintah atau berseberangan selalu dalam posisi lemah dan menjadi bulan-bulanan operasi penegakan hukum kalau tidak mau dibilang “kriminalisasi”.

Hukum dan keadilan bagi masyarakat yang lemah baik secara ekonomi maupun politik menjadi barang langka dan barang mahal di negeri ini, jurang pemisah semakin dalam.

Inilah yang menjadi titik persoalan, sehingga masayarakat ingin adanya pembaharuan secara total sesuai cita-cita reformasi 1998 dan cita-cita kemerdekaan 1945.

Persoalan rakyat, bangsa dan negara ini bukan hanya masalah pilpres, namun ini masalah keadilan dan kemakmuran serta masalah kedaulatan rakyat serta kedaulatan NKRI. Serta masa depan generasi muda anak bangsa ke depan sebagai pemilik sah negeri ini, itulah kenapa sampai ada wacana “People Power”.

Jadi jangan menakut-nakuti, mengintimidasi dan menstigmatisasi gerakan pembaharuan rakyat dalam proses demokrasi melalui pemilu/pilpres yang jujur dan adil dengan ancaman makar !

Semakin rakyat yang sudah susah ini ditekan, dintimidasi, ditakuti-takuti serta diancam, semakin rakyat makin berani !!!

Pakailah pendekatan humanis dan akuilah hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini dengan cara yang tidak melanggar hak azasi manusia dan tidak melanggar hukum dan konstitusi UUD 1945 yang memberikan ruang gerak pada rakyat untuk menyampaikan ekspresi dan pendapatnya secara damai tanpa tekanan, paksaan maupun ancaman, karena dijamin juga oleh konvenan internasional ICCPR tentang hak-hak sipil dan politik.

[ Oleh : Nicholay Aprilindo, adalah Alumnus PPSA XVII Lemhannas RI-2011/Pemerhati Polhukam ]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com