LEMBAGA survei tengah mengalami tantangan ketidakpercayaan publik. Gemuruh publikasi hasil survei sering tidak berkesesuaian sejak dimulainya gelaran Pilkada serentak di daerah, seperti DKI Jakarta 2017 dan Jawa Barat 2018. Sebagai contoh adalah rekapitulasi perhitungan suara resmi KPU Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat kemarin.

Hasilnya Prabowo tetap unggul atas petahana Jokowi. Tetapi jika ingin mencoba googling terkait berbagai hasil survei terakhir jelang pemungutan suara 17 April 2019 di Jawa Barat – terkait elektabilitas head to head paslon 01 vs 02 maka akan ditemukan derasnya serangan rilis dan konferensi pers dari berbagai lembaga survei bahwa tahun ini Jokowi yang bakal juara di Jawa barat, termasuk di Banten tempat kelahiran cawapres 01, Kyai Ma’ruf Amin.

Namun ternyata itu sekedar halusinasi. Fakta justru bicara sebaliknya. Paslon 01 masih kalah telak dari paslon 02. Memang ini bukan hasil ‘real count’ komprehensif di semua provinsi, tetapi cuma di Jawa Barat. Tetapi setidaknya model serangan masif rilis survei di Jawa Barat jelang pencoblosan mengindikasikan bagaimana lembaga survei memang diduga identik dengan penggiringan opini demi pemenangan paslon tertentu. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar dibanding provinsi lainnya. Kemenangan kandidat presiden dan wakil presiden di provinsi mojang priangan ini dianggap penting dan prestige. Itu sebab Ridwan Kamil pun meyakini Jokowi bakal raih kesuksesan di wilayahnya. Sama halnya dengan La Nyala Mattalitti yang arogan mengatakan bahwa Prabowo pasti kalah di Madura.

Potong leher saya kalo Prabowo menang di Madura, katanya. Realitanya Prabowo unggul di Madura. Bahkan ada juga yang berani meramal Jokowi bakal menang di Serambi Mekah (Aceh). Padahal indikator statistiknya valid bahwa Pulau Sumatra dikuasai paslon 02, terutama bagi pemilih di Aceh, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan lain-lain. Khusus untuk provinsi Bengkulu beberapa hasil quick count lembaga survei juga terpeleset memenangkan petahana, padahal hasil resmi KPU justru paslon 02 jawaranya. Di Sumatra Barat kemenangan 02 malah diikuti semakin larisnya rumah makan Padang dari serbuan mereka yang ingin berbuka puasa di bulan Ramadhan saat ini.

Kita dipertontonkan banyak deklarasi kepala daerah mendukung petahana di Pemilu 2019. Netralitas ASN hanya basa basi. Esensi keadilan sebagai pilar demokrasi jauh panggang dari api. Di hari pencoblosan, banyak parade quick count lembaga survei yang jelas merangkap konsultan dari paslon tertentu. Sebuah praktek politik yang sebenarnya mengandung benturan konflik kepentingan. Di negara demokrasi, lembaga survei seharusnya berjarak dengan kekuasaan, bukan sebaliknya. Begitu juga dengan pers dan media. Kritik itu vitamin dan dibutuhkan oleh penguasa, jangan malah agresif jadi publik relation-nya. Bawaslu kini sudah memutuskan ada kesalahan KPU terkait Situng dan Quick Count. Ironis, pernyataan Prabowo Subianto yang awalnya menuai polemik justru dibenarkan oleh pihak Bawaslu dengan temuan adanya pelanggaran di Situng KPU. Ini memang yang harus diperbaiki oleh KPU. Joseph Stalin pernah bilang: It’s not the people who vote that count. It’s the people who count the votes. Sekarang bukan soal siapa yang menang atau kalah di Pemilu 2019. Percayalah, Prabowo-Sandi akan menerima hasil pemilu yang jujur dan adil.

Poin penting lainnya adalah quick count seharusnya juga bisa menjadi bagian dari kontrol terhadap pemilu yang jurdil, seperti mengkonfirmasi kecurangan yang terjadi saat pencoblosan di TPS-TPS – bukan sekedar lomba adu cepat-tepat siapa kandidat yang diprediksi menang. Dengan kata lain, quick count jangan sebatas keberpihakan komersial politik belaka, tetapi idealnya juga bisa berperan signifikan terhadap perbaikan kualitas pelaksanaan pemilu ke depan. Sangat mungkin para relawan quick count yang tersebar di TPS-TPS sampel sekaligus dapat memberikan informasi kepada publik soal adanya pemilih ganda, pemilih hantu, atau ditemukannya kertas suara yang sudah tercoblos, TPS yang buka terlambat, politik uang, netralitas ASN dan petugas pemungutan suara, dsb.

Transparansi sumber dana kegiatan survei dan quick count berikut laporannya harus menjadi titik perhatian bersama masyarakat, bukan berlindung dibalik anonimitas. Bawaslu juga turut mengkritik KPU soal laporan sumber dana ini.

Sudah menjadi adagium di negara demokrasi bahwa ‘”organising free and fair elections is more important than the result itself.” Kejujuran dan keadilan inilah yang diinginkan Prabowo Subianto di pemilu 2019. Prabowo bukan seorang diktator, tetapi mantan jenderal yang percaya tegaknya demokrasi konstitusional. Jika cuma mau kekuasaan, maka kudeta bisa dilakukannya pasca lengsernya Soeharto 1998. Sebaliknya, Prabowo tetap memilih jalan pemilu yang konstitusional. Prabowo Subianto lebih pentingkan generasi berikutnya menuai pemilu yang lebih jujur dan adil.

[Oleh : Igor Dirgantara. Penulis adalah Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN)]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com