JABATAN Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah saat ini dipersoalkan dalam revisi perbaikan gugatan baru jelang persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstilitusi (MK) besok. Dalam situs resmi BNI Syariah dan situs resmi Mandiri Syariah, Ma’ruf Amin memang masih menempati posisi di kedua anak perusahaan BUMN tersebut. Tuntutannya tidak main-main: diskualifikasi. Namun begitu, Ma’ruf Amin sendiri meyakini bahwa hal itu tidak akan menggugurkan dirinya sebagai cawapres pendampingi¬†Jokowi di Pemilu 2019. Alasannya Pengunduran diri sebagai syarat capres-cawapres sebagaimana ditentukan Pasal 227 huruf p UU Pemilu (UU 7/2017) berlaku bagi karyawan BUMN atau BUMD, bukan anak perusahaan BUMN atau BUMD.

Pro-kontra dimulai dengan apa yang dinamakan sebagai BUMN itu sendiri. Ada definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebut sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. Buat kubu TKN (01), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedang BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Disamping itu, anak perusahaan BUMN, bukanlah murni BUMN karena sudah dianggap swasta sepenuhnya dan tidak dikendalikan lagi oleh kementrian BUMN. Lebih jauh, jabatan Ma’ruf Amin di dua bank syariah tersebut hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah bukan bagian dari karyawan, direksi ataupun komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.



Sebaliknya, bantahan terhadap argumentasi Ma’ruf Amin diatas meninjau pada dimensi yang lebih komprehensif bahwa dalam UU 19/2003, BUMN, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utama mengejar keuntungan”. Dari sini terlihat bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN juga karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara melalui induk usahanya.

PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri termasuk BUMN jika dilihat dari para pemegang sahamnya. PT Bank Syariah Mandiri bisa dikatakan sumber sahamnya seluruhnya dari BUMN. Sedangkan PT Bank BNI Syariah lebih dari 99.94 % bersumber dari BUMN. Lebih jauh, tertera pada PP No.72 th 2016 yang ditandatangni oleh presiden Jokowi bahwa anak perusahaan BUMN yang jumlah saham diatas 50% disamakan dengan BUMN. Dalam situs BUMN.go.id terkait profil “BUMN Indonesia 2017” dikatakan bahwa BNI Syariah adalah bagian dari Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri bagian dari Bank Mandiri.

Berdasarkan petunjuk anggaran dasar BNI Syariah menunjukkan setiap yang berkaitan dengan aset atau kekayaan wajib disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris dan RUPS (mayoritas pemegang saham). Artinya pengendalinya adalah negara via kementrian BUMN juga. Ada juga Putusan MK No 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014, yang telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN dan tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.

Hal ini mengakhiri perdebatan mengenai frasa “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” dalam Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – yang merupakan salah satu unsur dari keuangan negara. Dengan kata lain, putusan Mahkamah konstitusi ini juga menunjukkan bahwa setiap BUMN termasuk anak perusahannya adalah kekayaan/keuangan negara yang tidak terpisahkan.

Tentu polemik jabatan Ma’ruf Amin ini nanti akan di tafsirkan dan diputuskan oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada diskualifikasi, maka diprediksi MK hanya akan melarang rangkap jabatan dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Rangkap Jabatan selalu membawa resiko “conflict of interest”. Ini sebab kenapa cawapres 02 Sandiaga Uno melepaskan jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta saat maju sebagai cawapres 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Padahal tidak ada larangan UU sama sekali jika Sandiaga Uno hanya memilih untuk cuti sebagai cawagub selama Pemilu 2019 – sebagaimana Jokowi yang memilih cuti sebagai Gubernur Jakarta saat maju sebagai capres 2014. Tentu saja polemik jabatan Ma’ruf Amin saat ini tidak akan terjadi, jika dari awal pak kyai melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan Sandiaga Uno sebagai competitornya.

Bagaimanapun, perubahan sudah dimulai. Yang muda justru berhasil menjadi teladan dalam berdemokrasi. Sekali lagi, ini bukan soal menang atau kalah, atau dianggap mencari kesalahan. Keteladanan itu memberi contoh paling baik melalui perbuatan langsung, bukan sekedar wacana, apalagi tutur kata. Politik Indonesia butuh keteladanan. Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun Karso, tut wuri Handayani.

[Oleh: Igor Dirgantara. Penulis adalah Pengamat Politik, Director Survey & Polling Indonesia (SPIN)]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com