PERNYATAAN Menko Polhukam, Wiranto tentang pembatasan media sosial (Medsis) untuk kepentingan negara, sungguh benar. Tetapi tindakan itu juga membuktikan kegagalan pemerintah menerapkan UU ITE (Skalainfo.net, 14 Juni 2019). Apalagi alasannya karena lalu lintas Medsos saat ini dianggap sudah terlalu liar dengan melihat berbagai opini publik yang terbangun, sehingga dapat menimbulkan kekacauan yang berdampak pada penambahan beban pengamanan nasional.

Menkopolhukam pun mengakui pembatasan media sosial pada 22 hingga 25 Mei 2019 lalu yang sudah dicabut itu dilakukan karena keadaan betul-betul membutuhkan. ” Kami sudah meminta maaf kepada masyarakat pengguna internet dan medsos yg dirugikan”, kata Wiranto. Padahal kalau UU ITE bisa konsisten dijalankan, pemerintah pun tidak perlu melanggar hak publik untuk memperoleh informasi. Jadi ada kesan pemerintah mau cari gampangan saja, sehingga mengatasi berita hoax maupun liarnya opini masyarat yang dianggap bisa mengancam jeamanan begara itu tidak perlu dihadapi dengan kekuasaan.

Klaim Wiranto dalam kapasitas-nya selaku Menkopulhukam telah membelri pemahaman bahwa kepentingan Negara dan Bangsa lebih Besar dari kepentingan perorangan dan kelompok, pasti sudah dapat dipahami oleh masyarakat umum, utamanya bagi meraka yang menggunakan Medsos sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, kritik serta saran yang patut didengar ean diperhatikan oleh pemerintah. Karena warga bangsa Indonesia pun mengharap agar semua pihak — utamanya pemerintah — mampu membangun dan mengelola bangsa dan negara tercinta ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan UUD 1945 dan faksafah atau idelogi Pancasila.

Harapan Menko Polhukam Wiranto di kanrltirnya pada 13 Juni 2019 seperti dikutif media bahwa partisipasi aktif dari masyarakat untuk tidak membiarkan berita hoaks dan berita negatif, justru ingin dilakukan tanpa membatasi secara sepihak dengan cara kekuasaan, karena sungguh tidak tidak pair menggunakan kekuasaan dan tidak menggargai hak publik untuk memperoleh informasi dan menyampai pendapat seperti yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kecuali itu, tindakan pembatasan bagi masyarakat menggunakan medsos jelas mengajarkan perilaku buruk, tidak sportif untuk taat dan mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. UU ITE dan UU Tentang Hak Asasi Manusia cukup jelas mengatur, bukan hanya harus dipatuhi oleh rakyat, tetapi idealnya justru harus dan patut dipatuhi oleh aoarat pemrintah.

Agaknya, hanya dengan cara pemerintah yang arief serta bijaksana mematuhi tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku itu, maka warga masyarakat pun patut diharap patuh dan memberi penghormatan yang layak dan pantas pada senua kebijakan aparat mapun pemerintah sendiri dengan cintoh yang baik itu. Jika tidak, maka yang akan muncul adalah mereka yang akan disebut atau distigma sebagai sosok yang sering dianggap para pembangkang.

Kementerian Kominujasi dan Indirmasi pun boleh saja membredel lebih dari cuma 700 situs maupun medsos atau sejenis hantu blaw yang diangap manjadi ancamam itu, tapi hendaknya dilakukan secara terbuka dan pair. Artinya harus dan patut juga dikemukan alasan dasar hukumnya, misalnya dengan menggacu pada UU ITE. Agar warga segenap masyarakat, baik yang dibredel maupun yang belum dapat tercerahkan, atau setidaknya dapat segera menahan diri sejaligus mau memperbaiki jika benar apa yang dilakukannya melalui medsos atau situs dan sejenis mau menahan diri atau bahkan memperbaiki prilakunya itu. Ya, tentu saja sandarannya adalah hukum, bukan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, karena mau seenaknya saja.

[Oleh: Jacob Ereste. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com