HAKIM ibarat wakil Tuhan di bumi. Ia mengemban tugas mulia sebagai pemutus perkara yang disidangkan di Pengadilan.

Amanah yang amat berat tersebut, begitu menguras tenaga serta pikiran sebab jika salah dalam penerapan hukum atau keliru dalam memutuskan sebuah kasus, ada konsekuensi yuridis dan moril yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Para Pemberi keadilan ini tidak hanya mendengarkan, melihat, membaca lalu memvonis dengan adil sebuah perkara, tapi mereka pun dituntut memiliki integritas untuk melawan intervensi.

Ketika memeriksa dan memutus suatu perkara, ada pergolakan batin dan pergulatan kemanusian yang berkecamuk dalam diri sang hakim. Para pengadil ini harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Mereka harus mencermati hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Mereka juga harus mewakili suara rakyat yang tidak terwakili bahkan yang tidak terdengar sekalipun.



Masih segar diingatan, beberapa tahun silam, tepatnya 30 Juni 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar divonis Penjara Seumur Hidup oleh Majelis Hakim PN Tipikor, Jakarta. Setelah dituntut oleh Jaksa KPK hukuman maksimal dengan pidana seumur hidup dan denda sepuluh miliar atas dakwaan Tindak Pidana Suap, gratifikasi, pemerasan dan pencucian uang (money loundering) terkait jual beli putusan pada persidangan (15) lima belas sengketa pilkada dari berbagai daerah di MK.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Akil Mochtar sangat mencoreng nama baik hakim dan institusi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Rakyat trauma atas peristiwa ini dan tidak ingin terulang kembali.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh negara melalui amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1) yaitu: menguji undang undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan tentangHasilPemilu (PHPU).

Uji Publik

Saat ini, sembilan Hakim Konstitusi sedang diuji. Bukan hanya kapabilitas, kualitas, dan integritas. Namun, juga independensi. Sejak Badan Pemenangan Prabowo-Sandi (BPN) mendaftarkan Permohonannya di MK pada tanggal 24 Mei 2019 lalu, KPU sebagai pihak Termohon dan Tim Kampanye Nasional (TKN) sebagai Pihak Terkait. Ada saja pihak yang meragukan independensi Para Hakim MK. Mereka berasumsi bahwa diduga kuat akan ada intervensi dari pihak tertentu selama proses persidangan PHPU tersebut.

Independensi ada dua yaitu secara etis dan organisatoris. Independensi secara etis adalah sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan senantiasa mendorong manusia berkeinginan suci dan secara kodrati selalu cenderung pada kebenaran (hanief). Dengan demikian independensi etis bagi setiap hakim MK merupakan aktualisasi berpikir, bersikap dan berperilaku, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Independensi secara organisatoris hakikatnya dalam menjalankan dinamika organisasi, hakim MK tetap konsisten pada aturan main institusi/lembaga bahkan wajib menolak intervensi dan tidak pernah “committed” dengan kepentingan pihak manapun kecuali hanya tunduk dan terikat pada prinsip-prinsip kebenaran, objektivitas, kejujuran dan keadilan.

Kekhawatiran yang berlebihan

Bergulirnya sengketa PHPU terkait hasil Pemilihan Presiden yang mulai disidangkan dengan agenda Sidang Pendahuluan 14 Juni 2019, adalah babak awal dimulainya ”perang”. Tentu tidak bermaksud memaknai konotasi diksi perang dengan menggunakan segala cara bagi Para Pihak yang bersengketa untuk memenangkan peperangan tersebut.

Perang dimaksud adalah perang argumen dan alat bukti dari para pihak agar dapat meyakinkan Majelis Hakim, meletakkan hukum secara proporsional tanpa memaksakan kehendak. MK harus menjadi tempat menemukan keadilan, bukan pengadilan yang tidak menghasilkan kebenaran dan keadilan (Trials Without Truth and Justice). Sehingga kekhawatiran sementara pihak bahwa MK sebagai Mahkamah Kalkulator bisa terjawab.

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) adalah benteng terakhir penjaga dan penafsir konstitusi (The Guardian and The Interpreter of Constitution). Putusannya yang bersifat final dan mengikat (Final and Binding), sekiranya dapat memberikan kepastian hukum dan diharapkan mampu mengakhiri polemik hasil Pilpres 17 April 2019 lalu. Meski tidak memuaskan semua pihak, namun harus diterima sebagai konsekuensi logis dari proses panjang pesta demokrasi yang menyita waktu, pikiran dan menguras energi bangsa ini. Pada 28 Juni mendatang, rakyat Indonesia menitipkan amanah besar kepada sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa PHPU seadil-adilnya.

[Oleh: Abdul Aziz Saleh. Penulis adalah Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan.

Opini ini sudah dipublikasikan Fajar.co.id.


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com