KEPALA Staff Kepresidenan Moeldoko kembali mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi, bahwa agenda pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, tidak terlalu penting lagi untuk dibicarakan.

Menurut Moeldoko, pihaknya tidak mau terjebak dengan wacana pertemuan Jokowi-Prabowo untuk membahas soal rekonsiliasi pasca keputusan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Prabowo-Sandi. Agenda rekonsiliasi yang tidak jelas kapan pertemuannnya bisa menjadi hambatan negara untuk melangkah maju.

Uniknya, pernyataan Moeldoko ini terkesan berseberangan dengan keinginan parpol, baik di kubu koalisi maupun di kubu oposisi. Terlebih, awal mula ajakan rekonsiliasi justru keluar dari kubu koalisi pemerintah itu sendiri. Ini bukan pertama kali Moeldoko mengeluarkan statement yang bikin heboh. Contohnya adalah ucapannya soal perang total, atau ada puluhan teroris bakal masuk Jakarta jelang dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 lalu.

Ada 2 makna penting dari pernyataan Moeldoko :

Pertama, makna denotatif politik yaitu wacana rekonsiliasi memang sudah atau menjadi basi dibicarakan. Karena semakin menjadi diskursus publik malah justru kontraproduktif dan semakin sulit terwujud. Tekanan, kritik, dan tuntutan dari opsi pertemuan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo semakin liar dan cenderung membuat semakin melebarnya perbedaan atau pembelahan antara pendukung 01 dan 02 yang terjadi saat kampanye pemilu 2019 lalu.

Kedua, makna konotatif politik, bahwa ucapan Moeldoko tersebut adalah sebaliknya bahwa rekonsiliasi Jokowi-Prabowo justru penting, tetapi hal itu harus berada di level elit, bukan menjadi konsumsi publik lagi. Semakin menjadi wacana publik, maka rekonsiliasi menjadi negosiasi dan bargaining yang alot. Jadi ucapan Moeldoko harus dilihat dari sisi sebaliknya bahwa agenda rekonsiliasi bukan menjadi hambatan negara untuk maju, tetapi justru menjadi ruang terbukanya persatuan bagi negara untuk move on.

Oleh karena itu, dalam istilah dramaturgi dalam komunikasi politik, manuver istana untuk mengupayakan pertemuan antara Jokowi-Prabowo dipredisi akan semakin aktif di pangung belakang elit politik, bukan panggung depan publik. Karena pembelahan masyarakat yang keras akibat Pemilu yang lalu justru terjadi di era sekarang, tetapi tidak terjadi di masa presiden sebelumnya. Praktis kubu istana lebih berkepentingan dalam agenda rekonsiliasi ini. Tidak ada mantan Jenderal yang punya pengikut begitu besar seperti Prabowo Subianto, dimana partai besutannya (Gerindra) semakin positif perolehan suaranya dari pemilu ke pemilu. Mantan Jenderal lainnya yang juga membesut parpol justru turun suaranya, atau malah ada yang jeblok dibawah ambang batas parlemen. Jadi Prabowo Subianto itu memang kartu truf penting saat ini bagi Jokowi.

[Oleh: Igor Dirgantara. Penulis adalah Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN)]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com