MUNCUL gerakan matikan TV 14 Juli yang dikaitkan dengan rencana pidato “kemenangan” Jokowi sebagai Presiden menunjukkan adanya sikap penolakan terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut . Citra kemenangan yang tidak fair tak mudah dihapus. Sebagian, tentu jutaan, warga negara menganggap Prabowo tidak kalah melainkan dikalahkan.

KPU, Bawaslu dan MK terkesan menjadi “hakim pemilu” yang tidak netral atau memihak. Wajar jika tidak mudah masyarakat atau rakyat dapat menerima “kekalahan” ini. Rekonsiliasi, negosiasi atau ikut koalisi tak mempengaruhi rakyat untuk mengubah pandangan dan keyakinannya itu. Jokowi bercitra buruk.

Akan tetapi yang kita persoalkan kini adalah gerakan “matikan TV” yang berarti penolakan untuk menonton TV. Media menjadi sasaran dari ketidakpercayaan. Media TV dinilai telah kehilangan fungsi “media” yang obyektif dan apa adanya. Apalagi saluran kepentingan rakyat. Telah memosisikan semata “corong penguasa” yang disebabkan faktor pemilikan TV oleh pengusaha yang memang menjadi “agen” dari kekuasaan tersebut. Ini persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Rembetannya bukan saja TV, tapi media massa cetak juga mengalami hal yang sama. Rakyat akhirnya menikmati media sosial yang dari, oleh, dan untuk mereka sendiri meski sedikit harus bekerja keras “memfilter” input yang mungkin saja hoaks.

Politik media yang mengabdi pada kekuasaan adalah khas pemerintahan otokrasi atau oligarkhi. Model sejarah ketatanegaraan Indonesia yang seperti ini adalah masa Demokrasi Terpimpin berlanjut di masa Orde Baru. Semua media oposan tak boleh hidup dan terjadilah pemberangusan. Sekarang memang tidak ada pemberangusan melainkan “memberangus sendiri” karena dikuasai atau dibeli oleh kelompok kepentingan, yaitu para pemilik modal.

Sudah bukan rahasia kolusi penguasa dengan pengusaha terjadi di saat ini. Rezim ini. Pemerintahan oligarkhi yang berkolusi dengan pengusaha media membentuk oligarkhi media. Kanal informasi satu arah yakni informasi partisan.

Rontok dan terkooptasinya media tak bisa dibiarkan, sebab akan memunculkan warga pemberang. Ketika gerakan “matikan TV” maka komentar muncul “Tak perlu dimatikan, TV sudah saya hancurkan kok” seolah merujuk pada tayangan orang orang saat menghancurkan TV karena jengkel pada siaran tentang pemerintah atau paslon tertentu saja.

Media korporasi menjadi sarana pembodohan, bukan pencerdasan. Membangun oligarkhi yang merusak. Apa yang dikatakan Bernie Sanders mungkin ada benarnya. “The corporate media ignores the rise of oligarchy. The rest of us shouldn’t!” Kita mesti menolaknya.

[Oleh: M Rizal Fadillah. Penulis adalah Pemerhati Politik

Opini ini sudah dipublikasikan Salamonline.com.


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com