DIAWALI beredarnya Surat Dewan Pembina Partai Golkar Nomor K-21/ WANBIN/ GOLKAR/ tanggal 25 Juni 2019 yang mendorong dilakukannya evaluasi terhadap Pileg 2019, seketika bursa calon Ketua Umum Partai Golkar pun marak pemberitaan. Ada sejumlah calon ketua umum yang maju menantang Ketua Umum Golkar saat ini, yaitu Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Sejumlah nama muncul di berbagai media atau dimunculkan. Mulai dari Ketua Barisan Ulama Partai Golkar Ali Yahya, anggota DPR Marlida Erwati, Zainuddin Amali, Indra Bambang Utoyo, dan lain-lain. Namun, saat ini nama Bambang Soesatyo (Ketua DPR-RI) yang dianggap paling potensial menjadi kompetitor memperebutkan Golkar-1 di Munas 2019 menghadapi petahana. Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto sama-sama mempunyai integritas dan rekam jejak terbaik sebagai kader Golkar saat ini (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela).

Opsi Voting

Partai Golkar tidak punya bakat jadi oposisi. Oleh karena itu, pemilihan atau pergantian ketua umumnya tidak akan berujung pada perubahan arah koalisi pemerintah. Opsi voting (bukan aklamasi) diprediksi berpotensi bakal terwujud di Munas 2019. Penyataaan Presiden Jokowi bahwa Munas Golkar 2019 adalah urusan internal partai Golkar memperkuat asumsi ini. Jika benar bahwa Jokowi di periode keduanya nanti tidak punya beban, maka bisa disimpulkan bahwa “restu istana” bukan menjurus ke masalah figur, tetapi lebih ke soal pelaksanaan dan mekanisme gelaran Munas 2019 – agar tidak terjadi kegaduhan. Opsi voting memperkecil biaya kegaduhan yang mungkin terjadi di tubuh partai berlogo pohon beringin ini.

Mekanime voting juga memperkuat stamina Bambang Soesatyo menghadapi Airlangga Hartarto yang menggantikan Setya Novanto 13 Desember 2017 melalui rapat pleno. Saat itu, Munaslub digelar dengan keputusan penetapan (bukan pemilihan) Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar sampai 2019 secara aklamasi dengan opsi perpanjangan melalui Rapimnas.
Jika terjadi voting dalam Munas Golkar 2019 nanti, Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto sebenarnya punya peluang yang sama menjadi juara. Namun, opsi voting memungkinkan pemilik suara sah Golkar memberikan ruang dan kesempatan kepada Bambang Soesatyo untuk terpilih sebagai ketua umum yang baru, terlepas dari wacana apakah Airlangga Hartarto akan tetap menduduki pos menteri di kabinet periode kedua Jokowi.

Pemilih Milenial

Walaupun pemilihan ketum Golkar di Munas adalah domainnya pemilik hak suara (DPD1/DPD2), namun preferensi terhadap parpol tetap berada di ranah publik. Selalu ada korelasi positif antara likeability voters terhadap ketum Parpol dengan elektabilitas partai yang dipimpinnya. Demokrasi dan pemilihan langsung bersumber dari akseptabilitas publik terhadap ketua umumnya dan berpengaruh bagi perolehan suara partai itu ke depan. Jika elektabilitas ketum lebih rendah dari elektabilitas partainya, maka agresivitas partai tersebut juga bisa terbebani. Faktor penting bagi Golkar ke depan adalah bagaimana bisa meningkatkan jumlah suara pemilihnya. Bisa dilihat bahwa suara Golkar semakin berkurang dari pemilu ke pemilu. Posisi Golkar bertahan di tiga besar pemilu legislatif lebih karena loyalitas pemilih tradisionalnya. Bisa dibilang Golkar mampu mempertahankan pemilih tradisionalnya, tetapi tidak mampu menambah pemilih baru. Padahal secara alamiah pemilih tradisional Golkar semakin berkurang.

Pemilih baru (milenial) sangat besar potensinya di Pemilu 2024. Kalau dilihat dari sisi penampilan (performance), Bambang Soesatyo terlihat unggul dari Airlangga Hartarto di mata milenial. Tetapi keberpihakan kepada kaum milenial tentu harus serta merta diartikulasikan dalam wujud nyata. Evaluasi Pileg 2019, seyogyanya dilakukan dengan fokus kepada penjabaran visi-misi dan strategi dari calon ketua umum Golkat terkait target bagaimana meraih suara pemilih baru di masa mendatang. Terpenting pelaksanaan Munas 2019 tidak lagi menimbulkan perpecahan dengan munculnya partai baru seperti yang sudah-sudah. Karena jika Golkar dari dulu solid dan tokohnya tidak membuat partai baru, diyakini Golkar akan seperti partai Kuomintang di Taiwan. Tetap kokoh dan besar sejak awal berdirinya, dan berkuasa sampai sekarang.

[Oleh: Igor Dirgantara. Penulis adalah pengamat politik, Director Survey & Polling Indonesia (SPIN)]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com