PDB sebenarnya adalah salah satu indikator yang baik, yang mencerminkan seberapa banyak kita membelanjakan uang kita satu sama lain. Akan tetapi PDB saja tidak cukup digunakan sebagai indikator ekonomi untuk melihat kegaggalan atau keberhasilan. Karena PDB tidak memberikan kepada kita kualitas hidup masyarakat. Hal ini di karenakan PDB tidak mempertimbangkan semua hal, termasuk pemerataan. Sebagai contoh layanan kesehatan publik yang baik. Apakah PDB mampu menilai baik dan buruk, bagus dan jelek, tentu tidak akan pernah bisa Karena PDB mengukur dengan angka angka.

Ketika Simon Kuznets memperkenalkan PDB pertama kali pada tahun 1937, ketika AS mengalami resesi, ia mendapat pekerjaan dari Pemerintah A.S. untuk membantu menghindari kehancuran dan depresi Wall Street. Karena saat itu didunia tidak memiliki indikator untuk melihat pertumbuhan dan kerugian dengan baik. Dan ketika Simon Kuznets memperkenalkan PDB, dia telah mengingatkan kepada orang-orang, dia berkata, “Jangan gunakan indikator PDB terlalu banyak.”

Tapi Kita tahu ketika itu PDB adalah satu-satunya indikator yang kita miliki dan berfungsi dengan baik, maka semua orang akan mengoptimalkannya. Lalu bagaimana untuk era digital saat ini ?, bisakah hanya menggunakan PDB sebagai Ukuran kesejahtraan suatu negara ?.. Kita tahu bahwa PDB berpijak pada harga dan mengambil pendekatan ekonomi klasik, yang sebenarnya tidak cocok digunakan di Negara Negara saat ini. Karena prinsip “efisiens” dalam ekonomi liberal menyebabkan kelumpuhan ekonomi kerakyatan.



Indikatornya bisa dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi mentok lima tahun di angka 5% persen. Dengan inflasi mencapai inflasi 3 persen, maka pertumbuhan sebenarnya, hanya lah 2 persen saja. Karena menurut Todaro pertumbuhan ekonomi harus dikurangi oleh inflasi untuk mendpatkan pertumbuhan yang sebenarnya. Hal ini bisa kita lihat di Indonesia saat ini, Seperti penggangguran bertambah, padahal utang bertambah, dan ekonomi tidak banyak bergerak maju. Hal ini karena kita selalu berpatokan hanya pada PDB semata untuk mengukur keberhasilan, namun kenyataanya kesejahteraan dan daya beli turun.

Di beberapa Negara selain mereka menggunakan PDB, tetapi juga menggunakan PNB, sehingga mereka bisa mengeluarkan semua investasi asing, dan memasukkan semua investasi nasional, baik dari dalam negri maupun luar negri. Namun sialnya pengusaha Indonesia tidak punya rasa nasionalisme, mereka senang menyembunyikan hartanya di luar negri, ditambah uang ekspor kita bocor ke Negara lain. Sehingga kita tidak bisa menggunakan PNB sebagai indikator.

Oleh karena itu, kita perlu memiliki lebih banyak indikator. Bukan hanya PDB atau PNB tapi juga indicator baru yang mampu melihat kenyataan hidup masyarakat. Mungkin kita perlu memiliki 3 sampai 5 indikator baru untuk melihat pertunbuhan dan perkembangan masyarakat, agar memiliki tingkat pendekatan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi, masalah kita dengan PDB, adalah bahwa PDB terlalu monopolistik digunakan sebagai ukuran kesejahtraan. Padahal Kuznet sendiri menggunakan PDB pada awalnya hanya untuk melihat indikasi akan datangnya resesi.

Sudah saatnya Indonesia mengumpulkan ahli ekonomi untuk memiliki alat ukur baru untuk mengukur kemajuan dan kesejahtaraan rakyat. Kuznet menemukan PDB sebagai alat ukur sudah 82 tahun yang lalu, saat masih revolusi industry 2.0, sekarang sudah masuk ke society 5.0 ,kita masih menggunakan ukuran yang sama.

Untuk itu indonesia harus memiliki ukuran yang akurat jangan terbuai oleh indahnya angka nagka statistik. Apalagi ada usaha untuk memberikan laporan “kinclong” yang dilkukan oleh pejabat kita, seperti laporan keuangan Garuda yang bemasalah. BPS haruslah melakukan kajian yang mendalam tentang batas kemiskinan unuk menjadi standar yang sesungguhnya bukan standar asal bapak senang. Dan kita juga harus melakukan redefinisi ulang kalau memasukkan gojek, dan grab sebagai pekerjaan formal. Karena jika tidak akan terjadi tumpang tindih, dan data menjadi tidak sesuai dengan data dilapangan. Bukankah banyak supir ataupun pengendara gojek yang menjadikan profesi sambilan untuk menambah keuangan keluarga ? jika gojek atau grab dimasukan sebagai pekerjaan, maka dapat dipastikan data tentang pengangguran menjadi tidak valid.

[Oleh: Helmi Adam. Penulis adalah Peneliti Ekonomi Syafaat Foundation Indonesia]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com