PAK Akbar Tandjung & Pak Agung Laksono yang kami hormati.
Bapak berdua kami anggap guru politik dan guru organisasi sejak kami menjadi anggota Golkar dan anggota Partai Golkar sampai sekarang ini.

Kami Mengikuti, mengamati
dan menganalisa langkah Bapak berdua di Partai Golkar akhir-akhir ini. Karena itu kami ingin mengajak Bapak berpikir untuk kelansungan dan kebesaran Partai Golkar dimasa yad.
Partai Golkar kita ini Partai yang mandiri, berpengalaman, demokratis, memiliki sistim, mekanisme dan menejemen organisasi yang baik.
Berdasarkan Tata Kerja Partai (No.Kep-138/DPP/Golkar/VIII/ 2016) diatur bahwa : Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan dan Rapat Pleno dilakukakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan.

Faktanya sejak Pemilu 17 April 2019 sampai sekarang kedua jenis rapat tsb belum pernah dilaksanakan.



Pada tahun 2019 ini Golkar harus melaksanakan Munas, tentu kita semua menginginkan Munas berjalan lancar, sukses, melahirkan keputusan penting dan strategis untuk kepentingan Golkar dan bangsa Indonesia mininimal 5 tahun yad.

Munas diharapkan berjalan demokratis, karena Partai Golkar adalah milik rakyat Indonesia dan pelaksanaan nya adalah tontonan masyarakat serta contoh bagi partai2 lain.

Berdasarkan pengalaman dari Munas2 yang lalu, DPP seharusnya sebagai eksekutif tertinggi partai melaksanakan Rapat Pleno, menetapkan Jadwal dan tempat Rapimnas, menetapkan Jadwal dan tempat Munas, menetapkan OC dan SC Rapimnas, OC dan SC Munas.
Kemudian DPP mempersilahkan siapa yang berminat maju menjadi Ketua Umum mempersiapkan diri.
(Tentu Pak Akbar dan Pak Agung pada waktunya secara pribadi boleh saja menjadi Tim Sukses Calon Ketua Umum).

Sekarang ini Rapat Pleno belum dilaksanakan, Rapimnas dan Munas belum dibicarakan, tetapi sebagian DPP dengan jabatan dan kekuasaannya menggalang dukungan dari pemilik suara di Forum Munas, apakah ini bukan kooptasi demokrasi dan membangun tradisi yang tidak sehat di Partai Golkar ?

Akibatnya, Pembicaraan antar kader ttg Golkar di medsos dan media lain menjadi tidak sehat, tidak objektif, tidak produktif, menyerang pribadi dan cenderung menjadi konflik sesama kader Golkar.

Bapak Akbar sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan dan Bapak Agung sebagai Ketua Dewan Pakar mungkin lebih baik mengingatkan, menghimbau, mendorong DPP untuk melaksanakan Rapat Pleno lebih cepat lebih baik.

Menurut kami belum waktunya Bapak untuk ikut melakukan penggalangan dukungan daerah, kecuali Bapak sudah menjadi Tim sukses atau langkah yang Bapak lakukan sudah menjadi keputusan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar.

[Oleh: Darul Siska. Senior Partai Golkar, Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan Anggota DPR RI 1997-2004 dan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com