Demonstrasi Tolak RUU KPK dan RUU KUHP pada 23-24 September 2019 diwarnai dengan kerusuhan yang menyebabkan korban luka-luka dan merenggut nyawa mahasiswa.

MEDIA mempunyai potensi membangun wacana dan membentuk opini publik. Ditambah dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai saluran informasi, maka informasi jadi tersampaikan dengan cepat dan efektif. Tagar “Gejayan Memanggil” diinisiasi oleh aliansi mahasiswa di Yogyakarta yang dimaksudkan untuk mendongkrak opini mahasiswa terhadap isu Tolak RUU KPK dan RUU KUHP. Tagar “Gejayan Memanggil” di Twitter merupakan wujud dari efektifitas media sosial dalam membentuk empati dan solidaritas berbagai kalangan yang menjadikan mereka tergerak untuk merespons isu tersebut. Kemudian, disusul dengan munculnya tagar “Demokrasi Dikorupsi”, tagar tersebut viral dan massif digaungkan hingga mampu membangkitkan gerakan mahasiswa tidak hanya di Yogyakarta, demonstasi juga berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Hebatnya demonstrasi ini mampu menarik simpati pelajar untuk ambil bagian.

Demonstrasi Tolak RUU KPK dan RUU KUHP pada 23-24 September 2019 diwarnai dengan kerusuhan yang menyebabkan korban luka-luka dan merenggut nyawa mahasiswa. Hal itu bermula saat demonstran melemparkan batu dan botol ke dalam gedung DPR dan berupaya menyusup masuk ke dalam gedung DPR, akhirnya polisi membalasnya dengan water canon dan membubarkan kerumunan dengan gas mata yang ternyata sebagian sudah kadaluarsa. Derasnya informasi yang tersaji di media sosial pada saat itu, membuat pemerintah berupaya membatasi akses internet agar masyarakat terhindar dari berita simpang siur. Namun, hal tersebut malah memicu kemarahan lebih dalam karena dianggap tidak solutif.

Luapan emosi demostran yang berujung pada kerusuhan mengakibatkan matinya nalar kritis sehingga aksi ini lebih mudah untuk disusupi unsur-unsur propaganda, yakni dengan munculnya isu bahwa gerakan tersebut adalah aksi yang ditunggangi. Pengalihan isu membuat nilai dan makna dari gerakan ini menjadi kabur, opini dimasyarakat terbelah menjadi pro dan kontra. Bahkan, banyak kampus melarang mahasiswanya untuk terlibat.



Demonstrasi Tolak RUU Ekstradisi di Hongkong juga mengandalkan sosial media sebagai saluran informasi. Seruan aksi dan pengumpulan massa dilakukan melalui forum internet LIHKG. LIHKG dinilai efektif oleh warga Hongkong untuk saling bertukar informasi mengenai waktu, tempat dan perlengkapan demonstrasi pada forum tersebut. Demonstrasi Tolak RUU Ekstradisi yang dimulai dari (31/3/2019) hingga saat ini masih terus berjalan dan seringkali terjadi konfrontasi antara polisi, aktivis pro-demokrasi, dan warga setempat. Lamanya demonstrasi yang terjadi di Hongkong membuat fokus dari tuntutannya menjadi meluas, demostran menuntut agar diselenggarakan pemilu secara langsung untuk memilih anggota dewan legislatif dan kepala eksekutif. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghilangkan esensi dari isu pokok yang di gaungkan, yakni isu Tolak RUU Ekstradisi.

Pada demostrasi di Hongkong, unsur-unsur propaganda justru berasal dari pihak. China yang berupaya untuk memperkeruh keadaan demonstrasi Hongkong menggunakan twitter dan facebook dengan cara memanipulasi gerakan demonstran di Hongkong. Melalui blognya Twitter mengeluarkan rilis, Selasa (20/8/2019) mengenai adanya temuan akun-akun yang dengan sengaja memantik kerusuhan Hongkong. Hasil temuan Twitter menyatakan bahwa akun-akun twitter propaganda tersebut terafiliasi dengan pemerintah China. Bersamaan dengan itu maka, Twitter menegaskan untuk tidak lagi menerima iklan dari media yang mendukung pemerintahan.

Demostrasi adalah wujud kebebasan berekspresi yang dianut oleh demokrasi. Setiap individu berhak menyatakan pendapat guna mencapai tujuan kolektif dan mengubah suatu kondisi sosial politik sesuai dengan keinginan bersama. Namun, tak jarang gerakan ini disusupi “kepentingan” sehingga maksud dan tujuannya kerapkali tidak tercapai, dalam hal ini propaganda memaikan peran efektif sebagai “senjata” berbahaya untuk penjegal kepentingan rakyat. Agar demonstrasi tidak terus berlanjut, pemerintah harusnya membuka ruang dialog untuk mengakomodir tuntutan rakyat. Pemerintah juga bertanggungjawab untuk melakukan counter propaganda dengan mengungkapkan cara fakta dan meluruskan pandangan masyarakat.

[Oleh: Reni Rentika Waty. Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Tulisan opini di media ini boleh dikutip dan dipublikasikan di media lainnya. Terima kasih jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (media Opiniindonesia.com). Untuk pengiriman artikel dan kerjasama, hubungi : redaksi@opiniindonesia.com