by

Kebijakan Keblinger Menteri BUMN Erick Tohir, Seperti Apa?

Opiniindonesia.com – Kalau nggak ngerti misi BUMN ya kayak begini isi tulisannya. BUMN mau dijadikan perusahaan swasta murni yang mengejar profit, profit, dan profit. Padahal orientasi BUMN adalah memperbaiki nilai tukar jasa atau kerja masyarakat. Yakni pelayanan yang baik, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

Ujung dari penciptaan nilai tukar adalah biaya produksi bisa ditekan, sebaliknya pendapatan atau keuntungan masyarakat ditingkatkan. Dengan demikian BUMN akan menghidupkan bisnis bukan saja perusahaan besar, melainkan juga UMKM sebagai sektor informal yang menghidupi 70% warga. BUMN juga harus berdiri tanpa membunuh bisnis lain yang susah payah didirikan oleh masyarakat.

Harus diakui bahwa BUMN Karya (Adhi Karya, Wakita Karya, dll) sudah bisa menunjukkan pekerjaan membangun infrastruktur dengan “baik”. Tetapi BUMN telah membantai perusahaan swasta yang bekerja lebih efisien dan efektif. Apakah kalau BUMN membangun jalan elevated 300%-400% dari harga wajar bisa disebut baik.

Apakah Pertamina yang katanya mengalahkan banyak perusahaan top kelas dunia bisa dibilang “baik”. Sorry bro Pertamina yang dijalankan tanpa transparansi biaya produksi itu justru telah membebani dan menghambat pertumbuhan. Bandingkan harga BBM kita dengan negara lain.

Nggak ada yang salah dengan BUMN Karya dan Pertamina, tetapi model bisnis yang profit motivated itu bisa jadi benalu raksasa dalam negara. Mungkin mereka bisa kerja cepat, kualitas produk prima, dan memiliki jangkauan jaringan nasional; tetapi BUMN yang dibangun dengan model bisnis seperti itu bisa menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Harga listrik tidak lagi wajar dan terjangkau.

Pemerintah berhasil membangun kereta berAC, Bus berAC, Pesawat Terbang mewah; tetapi warga yang menggunakan motor makin banyak. Apakah ini wajar, hah. Jalan tol berseliweran di muka bumi, tetapi siapa yang diuntungkan oleh fasilitas transportasi itu. Inikah performance BUMN yang mau kita bangun yang pasti cita-citanya bikin produk wah seperti kereta cepat lagi, nyadar dong.

Kalau ngomong pengembangan bisnis yang textbook thinking nanti bisa jadi bahan ketawaan. Dunia sedang bergerak ke mashab bisnis yang bertahan, bukan bisnis akrobatik yang mengeruk profit sebesar–besarnya. Apa salahnya Jiwasraya yang konon mau jadi bisnis raksasa, tetapi nasabah yang ingin dapat jaminan keselamatan jiwa justru pada klenger.

BUMN bukan tempat praktek sekolah bisnis yang menghalalkan segala cara. Ini bisnisnya negara yang punya misi pengabdian kepada rakyat. Alat kontrolnya adalah pada pengawas perusahaan yang gigih mempertahankan dimensi pemihakan terhadap misi genuine BUMN.

Jangan umpat sembarangan kalau ada sisi kepercayaan dan penugasan pada pengawas dan komisaris. Mereka harus punya wawasan sosial serta memahami dan menjaga marwah BUMN. Ini untuk mengimbangi jajaran direksi yang bisa bertindak ugal-ugalan dalam mengembangkan bisnis dan tends to corrupt.

Pastilah presiden punya kewenangan di sini. Orang yang terpercaya adalah yang presiden ketahui mentalitas dan sikapnya. Ini artinya bukan konspirasi politik dan lebih baik dari komisaris cabutan yang bisa didekte untuk kepentingan tertentu.

Perusahaan alat-alat perang (alutsista) di Eropah bukan mendudukkan para ahli perang dan orang yang tahu bisnis alutsista dengan baik. Tetapi orang yang tahu arti tentang perdamaian dan arti perang demi perdamaian. Mereka teruji kredibilitas dan dipercaya atau mendapat proxy kelompok pasifis yang usianya rata-rata 80-90 tahun. Penunjukkan pengawas BUMN arahnya harus ke sana.

Pengawas atau komisaris harus bijak menjalankankan tugasnya antara menjaga misi dan direksi yang harus berjibaku dalam menjalankan roda korporasi. Bukan orang yang pernah pegang senjata dan ditakuti, apalagi yang katanya piawai soal bisnis. Jangan jadikan BUMN sebagai agen enterprises seperti era wild wild west di Amerika.

Orang yang menguasai dan tahu persis BUMN/BUMD di Indonesia belum ada. Pasalnya kelembagaan BUMN selalu berubah-ubah , tentu model bisnisnya juga berubah. Karena itu mottonya : “mari belajar bersama”.

Bukan petentang petenteng mengumbar istilah bisnis enterprise. Kalau yang dipamerin BUMN yang bisa bangun jalan atau penyediaan energi yang monopolis dan tidak kompetitif sorry lah yauw. Termasuk bisnis teknologi informasi yang berbau perburuan rente.

Juga wanti-wanti aja BUMN bukan sekedar cari keuntungan dan mencampakkan public obligation. Di sini sulitnya seperti waktu Yonan akan bikin gerbong KA berAC. Dia harus kaji betul itung-itungan cross subsidynya.

Sehingga terpaksa harus adakan kereta ekonomi berAC dengan harga terjangkau. Kalau BUMN karya pembangun infrastruktur, mohon maaf, itu “jeruk makan jeruk”. Efek terhadap pemberdayaan ekonominya kecil juga terhadap pertumbuhan.

Ini soksokan mau terapkan Teori Keynes tapi malah terjadi stagnasi dan yang maju malah ekonomi konsumsi. BUMN itu harus mendorong ekonomi produksi, dengan memperkuat nilai tukar matapencarian warga.

Oleh : S. Indro Tjahyono, Koordinator Lembaga Pengawas Aset Milik Negara