by

Diatur Pasal 7A UUD 1945, Memecat Presiden Ternyata Diizinkan

Opiniindonesia.com – Agenda seminar atau diskusi online bertema “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang diselenggarakan mahasiswa UGM menjadi gonjang ganjing.

Reaksi mulai dari pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada panitia maupun narasumber Prof. DR. Ni’matul Huda, SH M. Hum dari Universitas Islam Indonesia (UII).

Pernyataan sikap Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia telah menyatakan “Mengutuk Keras Tindakan Teror Terhadap Insan Akademik & Penyelenggaraan Diskusi Di Jogyakarta”.

Kajian akademik soal pemecatan presiden bukan hal yang tabu apalagi terlarang, termasuk di masa pandemik. Sepanjang aturan konstitusi mengatur persoalan pemecatan presiden, maka kajian tersebut menjadi sah sah saja dan hal itu merupakan bagian dari “enlightenment” dalam dunia akademik.

Jangankan di lingkungan akademik di masyarakat pun hal yang wajar adanya diskursus soal pemecatan Presiden. Toh itu adalah bagian dari sistem ketatanegaraan kita. Sejarahpun pernah mencatat soal terjadinya pemecatan Presiden.

News Feed