by

Mengapa Ali Ngabalin Menyebut Sampah Demokrasi?

Opiniindonesia.com – Itu adalah ucapan Tenaga Ahli Utama KSP Mochtar Ngabalin untuk menyebut peserta aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sampah demokrasi satu ungkapan cukup menyentak. Aksi unjuk rasa di masa Covid dinilai Ngabalin sebagai sampah demokrasi.

Sampah adalah barang sisa, bekas pakai, busuk dan tak berguna. Dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah. Agar tidak berbau busuk biasanya sampah tersebut dibakar.

Ungkapan sampah demokrasi tentu tidak layak terlontar dari orang berpendidikan. Hanya pantas diucapkan oleh “bukan anak sekolahan”.

Unjuk rasa bukan saja HAM tetapi juga kegiatan mulia dan berani. Nilai universal memberi penghargaan atas hak berunjuk rasa. Hanya negara dan pemimpin pengecut anti demokrasi yang menumpas unjuk rasa.

Tidak ada sampah dalam hal yang baik meskipun itu dalam situasi berat. Ketika Covid 19 menghalangi, terobosan seperti unjuk rasa untuk suatu tujuan yang mulia adalah bentuk rela berkorban dan heroisme.

Ngabalin dengan sinis menekankan opsi Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya jalan hukum.

Sepertinya langkah logis tetapi di samping adanya hak untuk meragukan integritas Hakim, juga MK kini sudah terkebiri untuk pasal eksekutorialnya.

Unjuk rasa tidak lain merupakan upaya politik yang dilindungi hukum untuk keluarnya sebuah produk politik atau hukum, Perppu misalnya.

Atau mungkin saja Dewan menyadari bahwa putusan yang diambilnya itu cacat hukum sehingga terjadi perdebatan politik baru.

News Feed