by

Tiga Gejala Pasca Aksi Unjuk Rasa UU Omnibus Law

Opiniindonesia.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh yang menentang pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi fenomena manarik yang patut untuk dicermati.

Aksi tersebut diwarnai sejumlah insiden, mulai dari perusakan fasilitas umum (kericuhan), penangkapan aktivis dan demonstran, serta mencuatnya isu pemblokiran media sosial saat terjadinya demonstrasi. Ada tiga gejala penting.

Pertama, kerumunan dalam aksi unjuk rasa ini tentu bisa memicu timbulnya klaster baru Covid-19. Aksi demonstrasi sudah berlangsung sejak 8 Oktober 2020, meskipun Polda Metro Jaya sudah tidak memberikan izin keramaian.

Gerombolan massa aksi cenderung mengabaikan disiplin protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Kekhawatiran adanya persebaran klaster baru Covid19 pada aksi demo tolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) ternyata menjadi kenyataan.

Misalnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat 11 buruh peserta demo UU Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil rapid test dan swab.

Kedua, terkait sejumlah aktivis yang di tangkap pasca demo Omnibus Law. Pertanyaannya adalah kemana PKS dan Demokrat? Begitu juga dengan Gatot Nurmantyo dan KAMI yang di gadang menjadi simbol perlawanan kritis terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

Di awal lantang memberi applause kepada para demonstran, tetapi belakangan tidak muncul pernyataaan atau pembelaan kepada para aktivis dan mahasiswa yang sudah turun ke jalan, bahkan berbalik badan.

Pasca penangkapan petinggi KAMI oleh Polisi seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana, tiba-tiba Gatot Nurmantyo (GN) memuji dan memberikan pernyataan tentang tujuan mulia dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kenapa GN dan KAMI jadi kurang greget? Atau memang pengaruhnya kurang signifikan di mata aktivis mahasiswa dan buruh.

Justru yang terlihat aktif menjembatani pemerintah dengan aktivis demonstran justru Gerindra yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan aktif membantu para aktivis tersebut.

News Feed