by

Penegakan Hukum Kerumunan Massa Terhadap HRS dalam Tinjauan Hukum Pidana

OPINI INDONESIA – I. Perihal Penyelidikan & Penyidikan

Pemanggilan Imam Besar HRS sebagai Saksi didasarkan pada Laporan Polisi tertanggal 25 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 26 November 2020.

Laporan Polisi tersebut sebelumnya tidak pernah ada dalam tahap penyelidikan. Penyelidikan didasarkan atas Laporan Informasi tertanggal 15 November 2020.

Pada tahap penyidikan ini masuk pula delik penghasutan (Pasal 160 KUHP) yang sebelumnya juga tidak ada dalam penyelidikan.

Apa sebenarnya hasil penyelidikan itu, menunjuk pada peristiwa hukum apa? Mengapa sekarang baru ada Laporan Polisi dengan Imam Besar HRS dkk sebagai Terlapor dan masuknya Pasal 160 KUHP? Padahal antara penyelidikan dengan penyidikan merupakan satu rangkaian proses. Disini tidak terlihat kesatuan rangkaian tersebut.

Kesemuanya itu patut dipertanyakan, sebab berhubungan dengan asas “kepastian hukum yang adil”.

II. Perihal Kerumunan & Hukum Kausalitas

News Feed