Stop Bicara Soal Ibu Kota Baru, Masalah Papua Jauh Lebih Penting

Opiniindonesia.com – Lokomotif Reformasi 1998, Muhammad Amien Rais, meminta pada Jokowi dan para menterinya untuk segera menghentikan pembicaraan tentang pemindahan ibukota. “Masalah Papua jauh lebih penting untuk NKRI,” katanya, Jumat siang (23/8/2019) di Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta, usai memberi sambutan Hut PAN ke-21.

Menurut mantan Ketua MPR ini, masalah yang terjadi di Papua tidak bisa dipandang enteng. Peristiwa yang terjadi bukan hanya dipicu oleh apa pun yang diketengahkan ke publik, tapi semua merupakan akumulasi dari apa yang selama ini terjadi tapi tidak ditangani dengan baik.

“Kasus Jawa Timur itu hanya pemantik, sementara akar masalahnya justru sudah mendekam sangat lama. Jadi, jika Jokowi masih asyik-masyuk dengan wacana pemindahan Ibukota, maka saya khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat di Papua,” katanya lagi.

Tiga Faktor

Sebelum terlambat, sebaiknya konsentrasi Jokowi ke Papua dilipatgandakan. Masih menurut Amien Rais yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah serta PAN, ada tiga akar permasalahan yang mendasar:

1. Kesenjangan sosial yang tajam. Kasat mata, kita bisa melihat bahwa kesenjangan antara saudara-saudara kita di Papua dengan yang ada di Jawa, semakin hari tidak semakin baik. Sekali lagi, tutur Amien Rais, sejak 1962 hingga hari ini, saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat hanya jadi semacam penonton pasif “pembangunan” Indonesia.

2. Ekologi hancur. Bukan hanya Freeport, eksplotasi sumber daya alam di tanah Papua begitu masif, akibatnya lingkungan yang ada hancur. Bahkan konon Freeport telah menghancurkan ekologi yang tidak mungkin dipulihkan dengan cara apa pun dan biaya berapa pun.

3. Kasus HAM. Kasus ini oleh banyak LSM baik yang ada di Papua maupun yang ada di dunia internasional sudah dilaporkan ke PBB. Bukan tidak mungkin suatu saat akan terangkat ke sidang umum di markas bangsa-bangsa itu.
Info yang saya dapatkan, Benny Wenda, tokoh utama Gerakan Pembebasan terpadu untuk Kemeredekaan Papua Barat, tahun lalu sudah berhasil mengumpulkan satu juta tanda tangan penduduk. Kemudian dibawa ke markas PBB. Beruntung pejabat yang bertugas di bagian pelaporan hak menetukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa di dunia, menolak petisi itu.

Alasan sang petugas bahwa keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Namun Benny kabarnya tidak menyerah. Dia merencanakan akan mengetuk lagi pintu PBB pada kesempatan lain. Target mereka jelas agar agenda referendum hal menentukan nasib sendiri bagi Papua bisa dibawa ke Sidang Umum PBB.

Dari tiga kasus ini jika Jokowi dan pemerintah pusat tidak segera menangani dengan sungguh-sungguh, ya bukan tidak mungkin kemarahan saudara-saudara kita di Papua itu berujung pada sesuatu yang sama sekali tidak kita inginkan. “Artinya Papua itu sangat genting dan sangat memprihatinkan keadaannya. Kita tidak bisa menyepelekannya,” lanjut Amien Rais.

Pemerintah seperti disampaikan Wiranto dihadapan para tokoh Papua da Papua Barat beberapa hari lalu, bahwa Papua dan Papua Barat bukan anak tiri. “Saya pastikan, Papua dan Papua Barat adalah anak emas. Ratusan triliun APBN digelontorkan di sini,” katanya.
Sementara Jokowi berulang- ulang membanggakan pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Trans Papua adalah proyek yang selalu jadi kebanggaan itu.

Tapi, tengoklah apa yang disampaikan Gubernur Papua,  Lukas Enembe, seperti dituliskan Suara.com. Ia mengklaim rakyatnya tidak pernah menggunakan Jalan Trans Papua yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab, imbuh Lukas, orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan jalan tol. Pernyataan itu juga dilontarkan Lukas dalam acara Mata Najwa Trans 7 dengan tema ‘Nyala Papua’ yang ditayangkan Rabu (21/8/2019).

Menurut hemat saya, ada salah persepsi dalam memilih pembangungan di tanah Papua. Ibaratnya, orang butuh baju, diberi sepatu. Akibatnya tidak sinkron.

Kembali menurut Amien Rais: “Terus terang saya khawatir.”

Jadi, jika DPRD semua kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat bergabung dengan DPRD tingkat satu di daerah yang sama dan disepakati oleh mayoritas kepala suku, bukan tidak mungkin mereka bisa menyatakan melepaskan diri dari NKRI. Maka persoalan Papua dan Papua Barat akan menjadi kemelut dan kekisruhan yang bisa berakhir pada lepasnya Papua dari NKRI.

Untuk itu, Amien Rais menegaskan, stop pembicaraan, wacana atau rencana tentang perpindahan ibukota. “Rasanya lucu jika Jokowi masih asyik-maksyuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, sementara kegentingan di tanah Papua sudah demikian berat”. Apalagi pembangunan ibu kota baru menggunakan utangan dari China, maka makin sempurnalah kejatuhan Indonesia ke lubang perangkap China.

Sebagai mantan Ketua MPR, Amien meminta Jokowi dan pemerintahannya fokus mengatasi kemelut di tanah Papua!

Sebagai sesama saudara, saya dan kita semua warga negara Indonesia hendaknya merasa sakit melihat gejolak di sana. Bukan hanya para pendatang yang gelisah, sesama saudara asli Papua pun ikut gelisah. Mudah-mudah kita masih punya waktu untuk tetap menjaga semua saudara-saudara kit itu. Dan semoga Papua dan Papua Barat tetap menjadi bagian dari NKRI hingga selama-lamanya. Insyaa Allah.

Oleh: M. Nigara. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia.