Koruptor Bebas?

- Pewarta

Rabu, 10 Juli 2019 - 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opiniindonesia.com – Saya lagi diyakinkan Dr. Ahmad Yani SH di Cafe POLAMA, Menteng, bahwa Syafruddin Temenggung, mantan Kepala BPPN, mantan dedengkot aktivis ITB, itu tidak bersalah sama sekali. Dan Yani mengatakan bahwa Syamsul Nursalim itu termasuk 10 dari 48 pengguna BLBI yang membayar kembali dengan aset yang cukup kepada negara.

Soal Dipasena adalah beban petani plasma yang menjadi perbedaan perspektif.

BLBI adalah kejahatan terbesar pengusaha kakap mengemplang utang, yang warisannya rakyat harus mengutang 600 triliun. Utang ini ditanggung rakyat selama puluhan tahun. Namun, menurut Ahmad Yani, perampok-perampok BLBI ini tetap harus dibuka, karena perampok-perampok itu belum diketahui publik.

Selama ini saya sudah kadung percaya bahwa pemberian SKL (surat keterangan lunas) alias release and discharge di rezim Megawati adalah skandal politik terbesar bangsa ini.

Lalu bagaimana saya harus bersikap? Yani mengatakan bahwa banyak demo-demo soal BLBI di masa lalu justru dibiayai konglo-konglo yang coba menyudutkan pihak yang sesungguhnya sudah beritikad baik.

Wow, bukankah mereka saya kenal semua?

Ini masalah pembebasan Syafruddin, sejarah pertama tersangka KPK yang bebas, harus menjadi causa prima bagi kita untuk mengungkap kembali kasus kejahatan keuangan Indonesia.

Bongkar saja semua…

Oleh: DR. Syahganda Nainggolan. Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru