Kasus Anies Salam Dua Jari : Bukti Kedzaliman, Bukan Tidak Mungkin Jebakan

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 9 Januari 2019 - 11:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANIES BASWEDAN, sekali lagi jadi sorotan. Dijadikan target operasi karena dianggap bisa jadi magnet. Diawasi karena bisa menggembosi. Segera diperiksa seperti sudah jadi terdakwa. Tapi rakyat pasti tak akan tinggal diam melihat lagi kedzaliman.

Sebel dan keki, itu bahasa yang lumrah melihat fakta yang tak ramah. Tapi, kita jangan buru-buru nafsu. Kita lihat dengan cermat. Kedzaliman terhadap Anies kali ini, bukan tidak mungkin jadi jebakan.

M. Nigara, penulis artikel.

Tengok saja bagaimana pemerintah membela KPU dan Bawaslu. Kritikan oposisi justru dianggap upaya perlemahan pada lembaga yang seharusnya netral dan independen. Lho, kok begitu?

Lihatlah bagaimana sikap penguasa soal dugaan adanya pertemuan tertutup antara tujuh sekjen partai koalisi 01 KPU (mengingatkan kita pada kasus 2014, juga terjadi pertemuan komisioner KPU dengan anggota DPR dari PDIP di sebuah restoran, di daerah Kebon Sirih).

https://opiniindonesia.com/2018/10/22/barangkali-luhut-panjaitan-merasa-keangkuhannya-belum-sempurna/

Jadi, jika rapat tertutup kali ini benar-benar ada, tentu kita tak kaget lagi. Lalu, ancaman Bawaslu pada Anies Baswedan, Gubernur DKI yang melakukan salam dua jari di acara terbatas partai Gerindra. Itu acara terbatas dan Anies jelas didukung oleh Gerindra saat maju menjdi DKI-1.

Alih-alih menjawab pertanyaan itu, penguasa justru menuding oposisi sedang mendegrasi KPU dan Bawaslu. Sama seperti cara KPU menghindari pertanyaan oposisi terkait batalnya debat visi-misi capres-cawapres langsung .

Bukannya memberi jawaban atas Undang-undang, eee malah berkelit bahwa debat visi-misi dibatalkan karena tidak ketemunya dua pihak. Menurut Dahnil Simanjujtak (juru bicara 02), KPU bukannya menentukan sikap, eee malah menerima sikap.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru