OPINIINDONESIA.COM – Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih menghadapi masalah yang memprihatinkan, yaitu ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Masalah ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai program pemerintah yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang serius dan belum berhasil diatasi sepenuhnya.
Ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari data Indeks Gini yang mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Gini Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,382 pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan di Indonesia, dimana sebagian kecil penduduk memperoleh pendapatan yang sangat besar sementara sebagian besar penduduk hanya menerima pendapatan yang rendah.
Sementara itu, kesenjangan sosial di Indonesia juga menjadi masalah yang serius. Kesenjangan sosial dapat terlihat dari disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dan rendah, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan yang tidak memiliki akses. Kesenjangan sosial ini menyebabkan kesulitan akses terhadap layanan publik dan peluang untuk mengembangkan diri.
Masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada sebagian kecil kelompok, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan negara. Selain itu, kesenjangan sosial juga dapat memperparah perbedaan pandangan dan perspektif antara kelompok masyarakat yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia.
Baca Juga:
Pemenang Piilkada dan yang Kalah Saling Kerja Sama untuk Layani Rakyat, Kata Prabowo Subianto
Oleh karena itu, perlu adanya peran yang aktif dari masyarakat sipil dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia. Peran masyarakat sipil dapat meliputi kegiatan seperti advokasi, pemantauan, dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Melalui peran aktif masyarakat sipil, diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh: M Idris Daulat, Pemerhati Isu-isu Teknologi dan Inovasi Pembangunan Sosial di Indonesia
