OPINI INDONESIA – Kasus penembakan enam anak muda di KM 50 Jakarta-Cikampek menyita banyak perhatian. Sudah lebih dari sepekan menjadi trending topik di berbagai media. Tidak saja media Indonesia, media luar negeri juga telah banyak memberitakan.
Kasus ini berlarut-larut dan terus menjadi pembicaraan publik karena pertama, berita dan informasinya simpang siur. Bahkan dianggap banyak keganjilan.
Kedua, tuntutan publik agar kasus ini diserahkan dan ditangani Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ditolak presiden. Justru presiden menyerahkan ke pihak kepolisian yang notabene menjadi pihak yang terlibat dalam kasus KM 50. Sebagian masyarakat menganggap ini tidak fair.
Ketiga, Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi pembuka tabir kasus ini dianggap tidak transparan. Komnas HAM selama ini puasa bicara dan tutup mulut. Hampir tak ada report yang dilaporkan dan disampaikan ke publik terkait temuan Komnas HAM. Malah kabar terakhir, Komnas HAM hanya lapor ke presiden. Apakah ini tanda bahwa Komnas HAM sudah masuk angin atau berada dalam tekanan? Begitu pertanyaan yang berkembang di publik.
Atas ketidakpuasan ini, sejumlah masyarakat mendatangi kantor Polsek dan Polres di berbagai daerah. Dua tuntutan mereka. Pertama, bebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS). Kedua, usut tuntas kasus penembakan enam anak muda pengawal HRS. Bahkan diantara massa yang datang ke sejumlah Polsek dan Polres minta ikut ditahan.
Tidak puas juga datangi Polsek dan Polres, beredar info bahwa hari jumat siang besok, 18 Desember 2020, akan datang gelombang massa ke istana. Tuntutannya tetap sama: bebaskan HRS dan usut tuntas kasus penembakan enam anak muda yang mengawal HRS.
Bukannya HRS meminta tidak ada kerumunan, kenapa tetap mau datangi istana? “HRS memang harus bicara begitu. Tapi, pembelaan dan penuntasan kasus KM 50 harus diperjuangkan,” jawab mereka .
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
