Film “Jejak Khilafah di Nusantara” Diblokir, Mengapa?

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 26 Agustus 2020 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). (Foto : islamkaffah.id)

Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). (Foto : islamkaffah.id)

Opiniindonesia.com – Film dokumenter ‘Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN)’ yang tayang di YouTube sejak Kamis 20 Agustus 2020 lalu, diblokir oleh Youtube. Film dokumenter tersebut sebelumnya disiarkan secara Live oleh Khilafah Channel untuk memperingati tahun baru islam, 1 Muharam 1442 H.

YouTube diketahui memblokir tayangan itu dengan menyebut ‘Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah’. Seperti yang terlihat hingga Jumat 21 Agustus 2020, tayangan video itu sudah dilihat hingga 278.372 kali, belum termasuk media youtuber lain yang juga ikut menyiarkan secara langsung dengan cara me-relay dari cahannel itu.

Akun Instagram @jejakkhilafahdinusantara mengunggah pengumuman tersebut. Akun tersebut mengunggah tampilan layar saat film diblokir.

“Video tidak tersedia. Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah,” demikian isi notifikasi mereka.

Atas kejadian ini Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul geram dengan adanya pemblokiran film. Beliau yang juga menjadi salah satu komentator dalam film tersebut mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan alasan pemblokiran film dokumenter tersebut.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru