Seharusnya pemerintah tidak perlu juga memerintahkan Youtube untuk memblokir dan mengacak jalannya penayangan film dokumenter JKDN itu, dan malah ini makin menjadikan JKDN terkenal dan manjadi pembicaraan utama atau trending topic di jagat media sosial.
Pemerintah seharus tidak perlu membayar para BuzzerRp dan Influencer lainnya yang hanya untuk terus membangun opini public sebagai pencitraan atas keraguan dalam kebijakannya, yang dari penelitian dari Indonesian Corruption Watch (ICW) saja sudah mencapai Rp 90,4 Milyar, per 18 Agustus 2020.
Kita tidak perlu alergi dengan sejarah dan perkembangan khilafah di Nusantara ini. Sejarah Indonesia memang dari dulu sudah ter-infiltrasi atau disusupi oleh bangsa lain dengan tujuan untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah yang sebenarnya tentang betapa luasnya islam yang sudah berkembang pesat di Nusantara ini sejak awal keislaman terbentuk.
Belum lagi dengan kebenaran dan keberadaan adanya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Padjajaran dan lainnya yang belum banyak terkuak dan apa hubungannya dengan perkembangan sejarah islam, karna secara urutan waktu keberadaannya saling beririsan.
Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita semua sebagai sebuah bangsa yang besar untuk terus menggali dan menilai setiap adanya ungkapan baru tentang sejarah, sehingga nantinya didapat suatu benar merah dari sejarah kita yang sesungguhnya.
Oleh : H.G. Sutan Adil, Ketua DPP FKMI (Forum Komunikasi Muslim Indonesia
