Film “Jejak Khilafah di Nusantara” Diblokir, Mengapa?

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 26 Agustus 2020 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). (Foto : islamkaffah.id)

Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). (Foto : islamkaffah.id)

Salah satu insiator film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN), Nicko Pandawa menjelaskan, film ini pada dasarnya imeplementasi hasil penelitian yang dimuat dalam bentuk audio visual.

Film dokumenter JDKN merupakan hasil riset yang sudah melalui proses yuristik hingga historiografi.

Dia menjelaskan, proses yuristik merupakan proses pencariand data-data baik itu sekunder atau primier.
Kemudian data tersebut diverikasi, Selanjutnya, data-data yang sudah diverifikasi itu dilakukan analisa, dikritik baik secara internal atau eksternal sehingga kemudian dibuat historiografi.

Demikian disampaikan Nicko Pandawa dalam siaran langsung berkenaan dengan peluncuran film Jejak Khilafah di Nusantara dari Khilafah Cahnnel, 1 Muharram 1442 Hijriah atau Kamis 20 Agustus 2020.

Seharusya Pemerintah dan juga mungkin para buzerRp yang dibayar itu tidak perlu melakukan tindakan yang justru makin merusak reputasi pemerintah itu sendiri.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru