Moratorium Politik Bisa Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 22 September 2020 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politisi PDIP Perjuangan, Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH. (Foto : Instagram @m.kapitraampera)

Politisi PDIP Perjuangan, Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH. (Foto : Instagram @m.kapitraampera)

Opiniindonesia.com – Hampir seluruh negara-negara di dunia saat ini sedang dilanda wabah virus Covid-19, termasuk Indonesia. Berbagai langkah dilakukan pemerintah dalam mencegah, mengatasi, menekan laju penyebaran, hingga menyiapkan sarana prasarana pengobatan.

Namun, hingga kini penambahan pasien positif Covid-19 tidak dapat dikendalikan dan terus melonjak. Bahkan, penambahan pasien positif Covid 19 pada tanggal 21 September 2020 berjumlah sebanyak 4176 orang, merupakan rekor penambahan tertinggi sejak kasus perdana covid-19 diumumkan, dengan total jumlah kasus positif kasus sebanyak ± 248.000 orang.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada ancaman kesehatan, lebih luas hal ini dapat berakibat buruk pada stabilitas ekonomi dan sosial, seperti terjadinya resesi di beberapa negara, jumlah pengangguran akibat PHK meningkat, penurunan daya beli masyarakat, serta menimbulkan goncangan politik akibat tuntutan-tuntutan pengendalian yang lebih baik.

Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam memutus rantai penyebaran dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengendalikan penyebaran dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Untuk beberapa waktu, penyebaran covid-19 dapat ditekan, namun paska putusan PSBB dicabut dan diganti dengan new normal, dimana kegiatan kembali berjalan normal dengan syarat-syarat disiplin tertentu, angka penambahan positif Covid-19 terus meningkat. 

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru