GUBERNUR Aceh, Menteri Perkebunan dan Pertanian serta Presiden harus segera bertindak memberi perhatian pada Tengku Munirwan.
Tengku Munirwan, seorang petani dan juga Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Nisam, Aceh Utara ditahan di Polda Aceh, atas laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang menuduhnya mengembangkan dan menjual benih padi jenis IF8 yang belum bersertifikasi
Tengku Munirwan dijebloskan ke sel tahanan Polda Aceh, justru atas laporkan dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
NGO HAM dan Forum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Aceh, ikut mendampingi Tengku Munirwan menjalani pemeriksaan di Kadubdit Resjtim Polda Aceh.
Tengku Munirwan dijebloskan ke sel tahanan Polda Aceh, justru atas laporkan dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Tragisnya l Tengku Munirwan menjalani pemeriksaan di ruangan Kasubdit Reskrim Polda Aceh. Tragisnya Tengku Nusirwan langsung ditahan sejak 23 Juli 2019 dengan kasus dugaan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan secara komersil benih padi IF8 yang belum bersertifikasi. Pria ini dijerat dengan Undang undang No 12 tahun 1992 junto Ayat 2 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan ancaman 5 tahun penjara.
Padahal benih padi tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Aceh untuk Program Permberdayaan Petani Lokal. Di tangan Teungku Munirwan benih tersebut kemudian berhasil dikembangkan dengan baik dan menghasil panen yang tambah banyak.
Seketaris Forum BUMG Aceh, Al Fadhir mengaku sangat kecewa dengan aduan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebungan Aceh. Menurutnya Dinas Perkebunan seharusnya justru melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para petani bukan malah melapor ke polis.
Sementara itu pendamping hukum tersangka Zulfikar Muhammad mengatakan, kliennya Tengku Munirwan tidak bisa dijadikan tersangka karena bibit tersebut merupakan bantuan yang diserahkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf pada 2017 lalu.
Hingga kini Tengku Munirwan beserta barang bukti berupa benih bibit padi IF8 masih ditahan di Polda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut.
Baca Juga:
60 Seconds to Tokyo: Sensasi Japanese Street Food di Lebih dari 130 Archipelago Hotels di Indonesia
Agaknya kasus serupa inilah yang ikut membuat petani Indonesia semakin enggan menekuni pekerjaannya sebagai petani. Para petani kita seharusnya mendapat dukungan dan bantuan, sehingga swasembada pangan dapat segera terwujud dan kedaulatan pangan tidak cuma sekedar mimpi belaka.
Untuk kasus serupa ini Ratuate dari Atlantika Institut Nusantara mengecam sikap aroran pejabat pemerintah yang tidak mengapresiasi upaya kreatif dari pengembangan budi daya pangan sebagai usaha yang positif dan sepatutnya mendapat penghargaan agar dapat memacu ide kreatif dari kaum petani Indonesia lainnya yang diharap bangkit untuk meraih kedaulatan pangan yang sangat didambakan untuk menghentikan bahan pangan impor.
Ratuate meminta pemerintah dapat bersikap bijak segera membebaskan Tengku Munirwan dari semua tuduhan dan intidasi serta memberi penghargaan yang layak agar dapat motivasi kreatifitas petani lainnya untuk mengembangkan budi daya tanaman pangan yang dapat menjadi andalan menopang pengembangan dan kedaulatan pangan bangsa Indonesia dalam waktu dekat.
Pembebasan Tengku Munirwan dari segenap tuduhan itu harus menjadi peryatian Gubernur Aceh, Menteri Pertanian dan Perkebunan serta Presiden. Karena kasus serupa ini justru menjadi penghambat para petani Indonesia untuk maju dan ikut membangun.
Bagi aparat Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh perli diberi sanksi. Karena sikap dan tindakannya bisa menimbulkan trauma bagi petani. Demikian ungkap Ratuate, Direktur Ekesekutif Atlantika Indtitut Nusantara, via telpon dari Banten (27/072019). “Petani kreatif kok malah dipenjarakan” kata Ratuate.
[Oleh: Jacob Ereste. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]
