Bilang APBN Uang Rakyat, tapi Kok Mengelolanya Model Begitu?

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 29 Oktober 2020 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Rspublik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kompastv.com)

Menteri Keuangan Rspublik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kompastv.com)

Opiniindonesia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, uang APBN milik rakyat. Bukan uang pemerintah, presiden atau menteri keuangan.

Pernyataan ini bagus sekali. Luar biasa. Tapi sayangnya, selama menjadi Menkeu, yang dilakukannya sama sekali berbeda. APBN yang dia buat lebih banyak untuk melayani kepentingan pengusaha, asing dan aseng.

Contohnya, Perppu no 1/2020 ttg Corona yang disahkan menjadi UU No 2/2020, sangat berpihak kepada pengusaha.

Berbagai program stimulus ekonomi berupa bermacam keringanan pajak adalah untuk kepentingan pengusaha.

Saat pandemi merajalela, anggaran untuk rakyat kesehatan dan jaring pengaman sosial sangat kecil ketimbang alokasi stimulus ekonomi.

APBN di tangan Sri lebih banyak melayani kepentingan asing. Wujudnya, antara lain alokasi pembangunan infrastruktur yg sarat kepentingan RRC. Material dari Cina. Tenaga kerja pun demikian.

Juga anggaran pembayaran bunga dan cicilan utang yang mencapai 30-35% dari APBN.

Utang yang dibuatnya berjumlah ribuan triliun, dengan bunga sangat mahal. Jauh lebih mahal ketimbang Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Filipina yang rating-nya lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Sebaliknya, Sri rajin memangkas bahkan menghapus subsidi untuk rakyat. Dia juga getol memakai rakyat dengan berbagai pajak dan pungutan.

Kalau benar APBN uang rakyat, kenapa dia mem-bail out Bank Century yang dirampok pemiliknya sebesar Rp6,7 triliun? Dia juga menggunakan Rp22 triliun uang rakyat di APBN untuk mem-bail out Jiwasraya yang digarong pejabat dan pengusaha laknat.

Jadi, saat Sri menyatakan APBN uang rakyat, bukan uang pemerintah, presiden atau Menkeu, itu sama sekali bertolak belakang dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya. Dia telah berdusta. Dia mengkhianati ucapannya sendiri!

Sri, kamu sedang kesambet malaikat apa?(*)

Oleh: Edy Mulyadi, wartawan senior.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru