BISA DIDUGA pasca kasus kebohongan Ratna Sarumpaet akan ada lembaga-lembaga yang melakukan rilis survei ke publik terkait semakin unggulnya petahana vis a vis penantangnya.
Hasil rilis terbaru SMRC, misalnya, mengungkap keunggulan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akibat dukungan tingginya elektabilitas Jokowi (60,2%) vis a vis Prabowo (28,7%). Responden yang di survei pun dikatakan puas dengan kinerja petahana diatas 70%.
Betul bahwa yang diketahui awam pada Pemilu Serentak 2019 adalah Pilpres, bukan Pilcawapres-nya, sehingga head to head capres yang bertarung dianggap jauh lebih penting ketimbang para cawapres-nya yang juga berkompetisi.
Jika dikatakan kehadiran cawapres dianggap belum memiliki dampak besar kepada elektabilitas capres-nya, maka bisa disimpulkan bahwa potensi Sandiaga Uno sebagai cawapres 2019 berarti memang diatas lawannya (Maruf Amin). Ketahuilah semua yang kamu katakan, tapi jangan katakan semua yang kamu ketahui. Ini poin pertama.
Poin kedua adalah di satu sisi, survei adalah kegiatan untuk mengetahui pendapat masyarakat melalui penelitian, namun di sisi lain – di era demokrasi saat ini – bisa juga dijadikan alat penggiringan opini. Biaya survei nasional butuh dana yang tidak sedikit, apalagi jika itu untuk dirilis kepada publik dan media. Tetapi ini lumrah saja, publik pun sudah paham, pasti ada yang membiayai.
Bagaimanapun, efek penggiringan opini lewat survei itu ibarat pisau bermata dua. Pertama, ‘bandwagon effect‘ di mana survei dianggap punya potensi dan kekuatan mempengaruhi pemilih (terutama bagi undecided & swing voters) dengan mendukung calon yang juara dalam survei tersebut.
Minimal meningkatkan semangat juang relawan, simpatisan, dan potential votersnya.
Sebaliknya, penggiringan opini bertubi-tubi oleh survei juga bisa menjadi ‘underdog effect’, di mana informasi hasil survei justru menjadi bumerang dan mendorong pemilih lebih bersimpati kepada yang diopinikan akan kalah dan malah nanti berjaya di hari “H” pemilu. Pilkada DKI Jakarta 2017 mungkin bisa dijadikan contoh.
Poin ketiga, biasanya elektabilitas petahana memang selalu unggul di awal. Apalagi jika muncul sesuatu yang diasumsikan merugikan salah satu kandidat. Sebut misanya kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.
Faktanya, kompetisi masih cukup panjang. Ada waktu sekitar 7 bulan lagi bagi tim Prabowo-Sandi guna melakukan strategi kampanye yang jitu, dan tetap fokus kepada pemilihan dan perguliran isu-isu ekonomi.
Taruhlah survei menunjukkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah hari ini, tetapi petahana sekarang punya keterbatasan dalam membuat janji-janji politik lagi, karena masih cukup banyak yang belum terpenuhi.
Benar bahwa publik sudah merasakan kinerja petahana, bahkan membandingkannya. Namun tetap ada persoalan ekonomi yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, seperti sulitnya lapangan pekerjaan, anjloknya nilai tukar rupiah dan tingginya harga kebutuhan pokok.
Di sini Prabowo-Sandi punya peluang dan kesempatan terbaiknya untuk memberikan janji politiknya kepada rakyat sekaligus meyakinkan para pemilih akan visi, program, langkah, dan solusi yang dilakukan nanti jika terpilih di 2019. (*)
[Oleh : Igor Dirgantara. Penulis adalah Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN)]
Baca Juga:
(*) Untuk membaca tulisan Igor Dirgantara yang lainnya, silahkan KLIK DI SINI.
