Kacaunya Koordinasi Pemerintah Gerus Kepercayaan Publik ‘Dari Gempa ke BBM’

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 13 Oktober 2018 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEBERAPA WAKTU belakangan ini, ada hal yang menarik untuk dicermati oleh publik yaitu pemerintah telah mempertontonkan kebobrokan dalam berkordinasi antar lebaga, pertanyaanya Mengapa koordinasi pemerintah dibawah nahkoda Presiden Jokowi sebobrok dan seamburadul itu?.

Penulis mencermati kekacauan dalam berkordinasi saat masyarakat dan publik dikagetkan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) namun sejam kemudian diturunkan kembali, berbagai alasan pun dimunculkan oleh pemerintah soal kenaikan harga BBM namun opini yang melekat ke Publik adalah Jokowi tidak mampu menjadi leader diantara kabinetnya.

Ini membuktikan kalau pemerintahan Jokowi sangat berantakan dalam koordinasi antar lembaga, bahkan lembaga ke presiden itu sendiri. Tentu hal ini menjadi kerugian besar untuk bangsa ini bukan hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat ke Jokowi akan tetapi tentu Ivestor juga sulit mempercayai pemerintahan ini, semakin lama semakin membuat kepercayaan publik tergerus

Sebelumnya bobroknya koordinasi juga di tampilkan saat penanggulangan bencana alam, tsunami dan lumpur di Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dimana awal terjadi gempa, pemerintah melalui salah satu menteri membolehkan penjarahan, toko, minimarket dan lainnya.

Namun kemudian dibantah sendiri oleh Jokowi yang menyebutkan tidak ada penjarahan toko. Padahal puluhan video beredar dimedia sosial soal penjarahan yang dilakukan usai gempa.

Selain itu kordinasi buruk juga muncul oleh Jokowi sendiri soal pemulihan dampak bencana alam di Palu. Dimana pernyaanya dimuat oleh salah satu media ternama bahwa Palu akan pulih selama sepekan, namun disisi lain Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan bencana Palu Sulawesi Tengah baru bisa pulih selama setahun.

Masalah kekacauan koordinasi ini tidak akan selesai dengan hanya merombak kabinet atau reshuffle. Jokowi mungkin tidak menegaskan garis komando yang kuat agar semua bisa bekerja secara maksimal.

Garis komando yang jelas dibutuhkan karena semua sektor di negara ini saling terkait satu sama lain. Jokowi telah mendapatkan kesempatan akan tetapi selalu memperlihatkan kebobrokan dalam koordinasi jadi sulit mendapatkan kepercayaan yang ke dua kalinya.

[Oleh : Usman Alkhair, pemerhati ekonomi dan politik]

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru