Kegagalan Jokowi di Bidang Penanganan Wilayah Perbatasan

JOKOWI SAAT kampanye Pilpres 2014, memberi janji apa yang akan Beliau lakukan di bidang politik luar negeri Indonesia. Tentu saja, janji kampanye ini akan direalisasikan jika berhasil menjadi Presiden RI periode 2014-2019

Salah satu persoalan pokok di bidang politik luar negeri Indonesia selama ini yakni penanganan masalah perbatasan wilayah negara Indonesia dengan minimal 10 negara tetangga. Jokowi secara ambisius mencanangkan rencana penanganan masalah ini.

Setelah 4 tahun berkuasa sebagai Presiden RI, Apakah Jokowi berhasil merealisasikan rencana penanganan masalah perbatasan ini? Ternyata, tidak sama sekali alias gagal.

Standar kriteria berupa rencana penanganan masalah perbatasan maritim dengan 10 negara tetangga. Yakni:

1. Indonesia-Malaysia:

Sudah ada:
a. Perjanjian Tapal Kontinental Indonesia – Malaysia (27 Okt.1969).
b. Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia (17 Maret 1970)
Masalah: tak ada batas maritim Indonesia-Malaysia.
Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.

Ironisnya, Pemerintah Jokowi baru berbicara upaya penanganan masalah perbatasan dengan Malaysia, misalnya, saat PM Mahatir datang ke Indonesia dan bertemu Jokowi baru2 ini.

Salah satu butir pembicaraan adalah bagaimana segera menyelesaikan perbatasan negara ini antara Malaysia dan Indonesia. Kedua belah pihak kini telah membuat “joint locking group” utk menyelesaikan perbatasan ini.

2. Indonesia-Singapura:
Kedua negara telah meratifikasi Konvensi PBB ttg Batas Wilayah Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) pd 1982. Namun, Jokowi tak pernah membicarakan tindak lanjut dgn PM Singapura.

3. Indonesia-Filipina;
8 Maret 2011, Menlu kedua negara menandatangani Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation. Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru. Kinerja buruk.

4. Indonesia-Thailand:

Ada Perjanjian ditandatangai 17 Des. 1971, dan berlaku mulai 7 April 1972. Untuk batas ZEE masih dirundingkan. Pertemuan penjajagan awal telah dilaksanakan 25 Agustus 2010 di Bangkok. Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru. Kinerja buruk.

5. Indonesia-Vietnam:

Telah menyelesaikan perjanjian batas Landas Kontinen pd 2003. Dalam perjanjian Indonesia meyakinkan Vietnam untuk menggunakan dasar Konvensi Laut UNCLOS 1982.

Pembahasan garis batas ZEE pd Mei 2010 di Hanoi, dilanjutkan pd pertemuan terakhir Juli 2011 di Hanoi. Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

6.Indonesia-Australia:

Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia dilaksanakan baik sebelum berlaku UNCLOS ’82 (menggunakan Konvensi Genewa 1958) maupun sesudah Perjanjian perbatasan 18 Mei 1971 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah perairan selatan Papua dan Laut Arafura.

Sudah ada Perjanjian Perbatasan 9 Oktober 1972 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura. Selanjutnya, ada Perjanjian perbatasan maritim 14 Maret 1997 meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia Australia dari perairan selatan P.Jawa termasuk perbatasan maritim di P.Ashmore dan P.Chrismas.

9 Sep. 1989 disetujui pembagian Timor Gap dibagi menjadi 3 area (A,B dan C) dalam suatu Zone yang disebut ”Zone Of Cooperation”. Tetapi,
selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

7. Indonesia-India:

Persetujuan 14 Jan.1977 di New Delhi, ttg perjanjian garis batas Landas Kontinen kedua negara. Namun, pd beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan.
Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru.Kinerja buruk.

8. Indonesia-Papua Nugini:

Perjanjian Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas Indonesia dan Papua Nugini ditandatangani 12 Februari 1973 di Jakarta.Sebagai bagian dari perjanjian bilateral 1973, telah didirikan 14 pilar MM di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Tetapi, 4 tahun ini Jokowi tidak berbuat apa2.

9. Indonesia-Timor Leste:

Ada perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. First Meeting Joint Border Committee Indonesia-Timor 18-19 Desember 2002 di Jakarta.

Perundingan penentuan batas maritim; Joint Border Committee kedua di Dilli, Juli 2003.
Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru dengan Timor Leste. Kinerja buruk.

10. Indonesia-Republik Palau:

Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia. Mereka adalah negara kepulauan luas daratan ± 500 km2.

Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 200 mil laut. Selama 4 tahun Jokowi Presiden, tak ada perjanjian dan persetujuan baru. Kinerja buruk.

Di samping itu penanganan masalah perbatasan darat dengan 3 negara, yaitu:
1. Papua Nugini
2. Malaysia
3.Timor Leste

Di era Presiden SBY telah selesai penetapan batas darat dengan Papua, sementara dengan Timor Leste dan Malaysia hanya sebagian besar.

4 tahun Jokowi sudah menjadi Presiden RI, apakah rencana kerja di bidang politik luar negeri ini telah tercapai? Jauh panggang dari api. Jokowi sama sekali gagal dan kinerja sangat buruk. Tidak satupun rencana perbatasan dgn negara tetangga dilaksanakan.

Kinerja dan kegagalan Jokowi di bidang politik luar negeri, juga dapai dinilai berdasarkan standar kriteria peran Indonesia di di kancah ASEAN. Realitas obyektif menunjukkan, Jokowi
masih mengutamakan urusan ekonomi semata, bukan politik keamanan.

Padahal di ASEAN sendiri, kini terjadi kevakuman kepemimpinan. Indonesia di bawah Jokowi sebagai negara dgn kepemimpinan diakui secara alami kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral.

Jokowi tidak menjadikan ASEAN sebagai pijakan utama dlm politik luar negeri Indonesia. Jokowi tidak menempatkan ASEAN sebagai prioritas dlm politik luar negeri Indonesia. Indonesia tidak lagi berperan sebagai negara bangsa berpengaruh dan menjadi “pemimpin”di Asia Tenggara.

Kompetensi Jokowi di bidang politik luar negeri masih rendah baik dari pengetahuan/pemahaman, unjuk kerja/pengalaman dan moralitas/kepemimpinan.

Standar kriteria penguatan diplomasi ekonomi menyebabkan Jokowi fokus mendukung penghapusan non-tariff barrier dlm perdagangan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, al: di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub-Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia.

Diplomasi ekonomi ini dipraktekkan Jokowi pd KTT APEC di Beijing (2015), KTT ASEAN ke-25 di Myanmar, KTT G20 di Australia, Forum G20 di RRC (2016). Jokowi memanfaatkan forum2 ini utk menggalang kerjasama ekonomi, terutama infrastruktur. Intinya, Jokowi lebih utamakan diplomasi ekonomi.

Tetapi, apa hasilnya? Indonesia justru mengalami keterpurukan ekonomi: neraca perdagangan luar negeri semakin defisit; rupiah semakin melemah atas dolar US; ekspor berkurang impor semakin banyak bagaikan Air Bah, sindir Ekonom Faisal Basri.

Tragisnya, utang pemerintah era Jokowi diklaim, utk untuk infrastruktur. Ternyata klaim palsu dan berbohong. Menurut Faisal, hanya belasan % utk infrastruktur, sisanya sebagian bayar bunga dan utang pokok Pemerintah. Diplomasi luar negeri Jokowi hanya untuk bayar utang.

Pelaksaaan diplomasi ekonomi relatif gagal, sementara secara politik di mata internasional melemah. Kinerja buruk.

Apa yang dapat diharapkan dari Jokowi urus politik luar negeri Indonesia? Bagi Tim Studi NSEAS, sangat minim sehingga tidak layak utk lanjut menjadi Presiden RI.

Terlalu besar dan terbeban negara Indonesia ini dipimpin Jokowi dlm pergaulan internasional. Kalau mempimpin Republik Maladewa yg penduduknya 100 % Muslim dan hanya ratusan ribu jiwa, Jokowi bolehlah.

Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, terletak di sebelah selatan-barat daya India.

[Oleh : Muchtar Effendi Harahap, Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Yogyakarta, tamat 1982. Kini, Ketua Tim Studi NSEAS]