Opiniindonesia.com – Berapa hari lalu tepatnya tanggal 22 Mei 2019 bertepatan dengan adanya aksi Damai Pemerintah secara mendadak melakukan pembatasan pada media sossial. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bila pembatasan akses medis tersebut hanya sementara, dan tentu kebijakan yang dikeluarkan ini menimbulkan kontroversi beragam. Ada yang mendukung namun tidak sedikit yang justru mengkritik.
Yang menjadi persoaln adalah apakah keputusan Pemerintah yang telah menghentikan walau sementara ini adalah keputusan terbaik ? Mengingat tidak semua masyarakat pengguna media sosial adalah penyebar hoax. Masyarakat pengguna media sosial juga untuk tujuan bermacam macam seperti bisnis atau mencari informasi lainnya. Nah inilah yang seharusnya dipikirkan. Demi kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Ada beberapa hal yang perlu sekiranya pemerintah untuk tidak mengulangi pembatasan media sosial ini mengingat Indonesia adalah Negara Demokrasi ke empat terbesar dunia dan tentu poin tambahan lainnya adalah Indonesia dikenal sangat baik dalam menerapkan nilai nilai Demokrasi. Tentu inilah sekiranya yang perlu dipahami dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi sipemangku kebijkan. Karena satu hal yang perlu pemerintah perhatikan adalah keberadaan media sosial tidak selalu berimplikasi negatif bagi kehidupan bangsa dan Negara tidak semua konten di media sosial negatif dan hoax.
Bahkan banyak informasi dimediasi sosial yang konstruktif dan dapat menjadi masukan atau rujukan dan aspirasi masyarakat karena fungsi kontrol masyarakat juga diperlukan agar pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dan semoga kedepan pemerintah untuk berpikir ulang ketika menentukan suatu kebijakan. Jangan sampai maksud baik akan tetapi dilakukan pada saat yang tidak tepat justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan pertanyaan masyarakat.
Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Ketua Badan Pemenangan Adil Makmur Kota Bogor, Ketua DPD Gardu Prabowo Jawa Barat, Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor.
