Ternyata Pusat Kekuasaan yang Menjadi Sumber Kegaduhan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 Oktober 2020 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Demo Buruh masa tolak RUU Omnibus law. (Foto : Tagar.id)

Demo Buruh masa tolak RUU Omnibus law. (Foto : Tagar.id)

Opiniindoneisa.com – Sesungguhnya, sumber gaduh atau kegaduhan itu adalah pusat kekuasaan. Istana. Itu tidak bisa terbantahkan. Meski Istana lewat Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian menuding para pihak lain yang sebarkan kecemasan.

Pusat kekuasaan tidak bisa pungkiri bahwa, sumber kegaduhan yang belakangan ini memantik protes di kalangan Rakyat yang meluas, seperti saat menanggapi RUU HIP dan RUU Ciptaker adalah produknya.

Rakyat dan Umat Islam di berbagai daerah protes RUU HIP dan lalu di ubah menjadi BPIP. Agar RUU di batalkan. Toh pemerintah keukeh. Pemerintah ngotot tetap pertahankan RUU HIP tersebut.

Buruh dan Pekerja di berbagai daerah lakukan protes ber bulan2 atas RUU Ciptaker atau yang populer dikenal sebagai Omnibus law atau RUU Cilaka. Toh, DPR sahkan juga jadi UU. Meski ada ancaman mogok dari kalangan Buruh dan Pekerja.

Padahal RUU Ciptaker itu bukan saja melemahkan daya tawar Kaum Buruh dan Pekerja. Tapi menggerus Kedaulatan Negara. Negara di kelola penguasa yang takluk pada kekuatan kapital. Pusat kekuasaan tunduk pada pemilik modal.

Dari dua produk kegaduhan di atas. Selain Perppu no 1/2020 yang kemudian di sahkan jadi UU no 2/2020 yang di kenal sebagai RUU Corona dan RUU Minerba dan menjadi UU Minerba adalah bentuk kegaduhan yang juga di produksi pusat kekuasaan.

Jadi, setelah reaksi Publik dan aktifis termasuk oleh KAMI oleh Prof Din DKK, atas kegaduhan yang di produkai penguasa itu; malah tuduhan balik dilakukan oleh Pusat Kekuasaan.

Sebaiknya penguasa baca Istana. Tidak perlu jadi Production House, yang produksi kegaduhan terus menerus. Yang tayangan nya membosankan publik. Alih2 fokus tangani soal2 ekonomi yang makin terpuruk dan penangan soal pandemi secepatnya. Jangan bersembunyi di balik ketiak pandemi sebagai dalih atasi ekonomi yang semakin terpuruk.

Soal berbagai RUU yang di rancang pusat kekuasaan bersama dpr seperti Mentro mini yang kejar setoran. Sehingga jalan nya ugal2an tabrak sana-sini.

Jadi, sebaik nya pusat kekuasaan, stop produksi sinetron kegaduhan dan jangan jadi Prodution House yang semakin tidak menarik, membosankan dan kontra produktif. Atau itu dilakukan sebagai upaya menutupi kegagalan ?

Oleh : Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Deklarator KAMI.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru