Opiniindonesia.com – Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), dan making decision (membuat keputusan).
Memang saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 Undang-undang yang digabung.
Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk.
Ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.
Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu didengari
Saya yakin jika Preaiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera.
Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara.
Baru para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya.
Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka.
Soal pembangunan sudah baik tapi saat ini saran saya kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. Baru perkecil berutang pada World Bank.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
