Opiniindonesia.com – Apa hubunganya kondisi Indonesia dengan latar belakang bukunya Adam Smith Wealth of Nation ? mungkin inilah pertanyaan penting untuk kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Bukankah sejarah adalah pelajaran yang penting bagi kehidupan kedepan ?
Ide buku wealth of nations Adam Smith dilatarbelakangi oleh kehidupan Adam, di Francis. Karena tahun 1764 sampai tahun 1766, Adam Smith melakukan perjalanan ke Francis, bersama muridnya Duke of Buccleuch. Kondisi di Francis saat itu mengalami kekeliruan akal sehat, Pada hukum Industrinya (jadi istilah akal sehat sudah dilontarkan oleh Adam Smith, jauh sebelum Rocky Gerung mempopulerkan kembali) Karena di saaat itu, diberlakukan pelarangan terhadap impor barang manufaktur; perlindungan terlalu besar terhadap petani, tidak ada kebebasan untuk mengekspor hasil pertanian, khususnya jagung. Negara seolah-olah bukan merupakan satu kesatuan fiskal. Padahal menurut Quesney, persaingan yang dapat mengatur harga dengan adil. Pandangan Quesney, sangat berpengaruh besar terhadap, pandangan Adam Smith dalam kebebasan ekonomi. Sehingga munculnya teori invisible hand dalam mekanisme pasar, adalah bagian dari pengaruh pandangan tersebut. Adam Smith sangat beruntung hidup diantara tokoh tokoh dunia saat itu dan dia sempat bertemu dan berdiskusi.
Paris pada waktu itu merupakan tempat paling menarik di dunia, karena pusat diskusi politik tradisi masa lampau, dan sastra. Perancis memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk Adam Smith dan muridnya. Menurut Macaulay: “pengkhianatan kuno dan berbagai teori barutumbuh bersama di Perancis”. Sehingga tidak ada tempat yang lebih baik untuk mempersiapkan penulisan The Wealth of Nations kecuali di Paris. Perancis saat itu seperti museum yang penuh dengan berbagai kesalahan yang sangat penting.
Kesalahan itu seperti, seharusnya Perancis cocok untuk menjadi negara pertanian besar, karena lahanya yang luas, serta sebagai produsen, dan eksportir besar jagung serta anggur. Namun sayangnya para penguasa dari beberapa generasi berusaha untuk membuatnya menjadi negara manufaktur dan mengekspor produksi manufakturnya. Prancis tergiur oleh posisi Inggris dan Belanda yang relatif lebih kecil, namun dominan kedudukan politiknya di Eropa karena kekuatan maritim mereka. Mereka melihat bahwa hal tersebut terjadi karena kemakmuran yang diakibatkan oleh perdagangan dan manufaktur, sehingga mereka memutuskan bahwa Perancis tidak boleh ketinggalan.
Oleh karena itu mereka melarang impor barang manufaktur, dan memberi perlindungan yang berlebihan kepada industri manufaktur. Adam Smith melihat akibat pembatasan atas perdagangan dalam negeri, dan jumlah penghasilan pegawai. Situasi yang dilihat Adam Smith di Perancis, merupakan situasi yang secara hakiki ditimbulkan oleh pajak, sistem yang membuat orang sangat menderita, sistem yang di tahun-tahun kemudian akan menimbulkan Revolusi Perancis yang berdarah, dan juga bangkitnya Napoleon.
Lalu bagaimana situasi di Indonesia paska reformasi, kita tidak mempunyai visi pembanguanan yang kuat, seperti yang dilakukan presiden Suharto. Harusnya kita kembali ke sektor pertanian, bukan ke manufaktur dan infrastruktur yang memang dibutuhkan. Kebijakan anti impor barang konsumsi sudah benar, tapi kenyataannya pemerintah Jokowi masih terus mengimpor barang konsumsi pertanian. Padahal kita sudah swasembada pangan. Ternyata ada beberapa masalah penting yang harus dilihat terutama kebijakan pembangunan pertanian tidak singkron, membagun daerah pertanian di perbatasan yang jauh dari pusat industri manufakur pangan, sehingga lebih efisien untuk di ekpor, dan menjadi cost besar buat dikonsumsi dalam negri. Hal ini menunjukkan pemerintahan saat ini melihat ekonomi bukan sebagai kesatuan fiskal, Seperti berdiri sendiri. Belum lagi jika kita melihat situasi pembangunan jalan Tol yang mengakibatkan hancurnya UMKM di pantura, hal ini juga merupakan kebijakan yang keliru, sama terjadi seperti di Prancis saat Adam Smith hidup.
Semoga ini bisa dikoreksi untuk 5 tahun kedepan, dengan melakukan kebijakan yang mengutamakan kesatuan fiskal.
Oleh: Helmi Adam. Penulis adalah Direktur Yayasan Syafaat Indonesia.
