“TUGAS PERS bukanlah untuk menjilat penguasa, tapi mengkritik orang yang sedang berkuasa.”
— P.K. Ojong —
Kutipan statemen tegas dan gagah dari pendiri Harian Umum Kompas itu dalam beberapa hari ini menyebar cepat di media sosial (medsos). Setelah ditelusuri pernyataan lengkapnya berbunyi:
”Secara intituitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama pers adalah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah. Wartawan jangan sekali-sekali meminta dan menerima fasilitas dari pejabat. Sekali hal itu terjadi, ia tidak bebas lagi menghadapi pejabat itu dalam profesinya. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.”
https://opiniindonesia.com/2018/12/05/the-end-of-newsroom-the-rise-of-social-media-trust/
Pesan dari P.K. Ojong itu sungguh dahsyat. Sebuah kredo yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh wartawan Kompas, namun semua wartawan di seluruh dunia. Independensi, sikap kritis, fungsi kontrol, menjaga jarak dari kepentingan bisnis dan kekuasaan, membela keadilan, menyuarakan kebenaran adalah “ayat suci” yang harus dijunjung tinggi media, maupun seorang wartawan.
Apa boleh buat dengan kredo semacam itu pilihan hidup menjadi seorang wartawan mirip laku asketisme. Suatu gaya hidup bercirikan laku-tirakat atau berpantang kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang seringkali dilakukan untuk mencapai maksud-maksud rohani. Jadilah profesi wartawan itu mirip-mirip dengan ulama, pendeta, atau tokoh agama lainnya.
Semua prinsip-prinsip ideal itu saat ini ramai dipertanyakan. Apakah Kompas sudah bergeser idealismenya? Apakah petuah pendiri Kompas itu telah berubah menjadi slogan kosong yang tidak lagi berarti?
Pilihan Kompas tidak untuk menampilkan Reuni 212 di halaman muka menimbulkan pertanyaan, bahkan gugatan. Di medsos bergema seruan untuk memboikot Kompas, bahkan ada yang menyatakan langsung berhenti berlangganan.
Baca Juga:
Krisis Pinjol Indonesia: Tembus Rp100 Triliun, Ini Cara FLIN Bantu Keluar dari Siklus Utang
Apakah Kompas menganggap peristiwa luar biasa itu bukan sebuah peristiwa penting? Tidak ada nilai beritanya? Atau Kompas sengaja “meniadakan” peristiwa itu karena adanya perbedaan kepentingan ideologi dan politik?
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
