Perlawanan Budaya Terhadap Politic’s Dinasty dan Politik Uang

Opiniindonesia.com – Politik dinasty, politik uang dan sebagaina itu merupakan proses dari tahapan budaya membentuk peradaban baru yang boleh jadi akan langgeng untuk beberapa waktu lamanya, tapi juga bisa sirna setelah melewati proses penyaringan dari warga masyarakat yang bersangkutan dimana perilaku serupa itu terjadi.

Semua akan sangat tergantung pada pencerapan warga masyarakat yang bersangkutan dimana budaya politik dinasty dan politik uang itu dilakukan. Perlawanan atau penolakan budaya seperti itu — atau justru sebaliknya, menerima–bisa saja langsung terlihat hasilnya. Jadi politik dinasty dan politik uang itu pun akan sangat ditentukan oleh warga masyarakat setempat. Jika saja warga masyarakat menolak, maka politik dinasty dan politik uang itu pun tidak perlu dirisaukan.

Yanv merisaukan hati adalah warga masyarakat tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk melakukan perlawanan budaya, atau lantaran keok tatkala harus bertarung dalam adu kegigihan dan ketangguhan.

Kerisauan warga masyarakat terhadap politik dinasty atau politik uang itu sebetulnya disebabkan oleh ketudak-yakinan diri untuk melawan dominasinya karena didukung okeh kekuatan lain yang ikut memainkan peranan dalam Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah) atau Pilpres (Pemilihan Presiden) atau bahkan dalam prisesi pemilihan Lurah hingga Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.

Politik dinasty dan politik uang toh berlangsung juga dalam pemilihan Ketua Umum Partai maupun organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya yang umumnya mempunyai nilai lebih, entah dalam arti derajat kekuasaan entah pula dalam arti nilai ekonomi yang sangat menggiurkan atau sekedar prestise belaka.

Biasanya rebutan jabatan atau kedudukan yang dianggap bisa mendatangkan nilai lebih seperti itu, menjadi pemenatik dari politik dinasty dan politik uang seperti pantas dan patut dilakukan. Sehingga nama baik dinasty atau duit yang seabrek hendak diumbar itu jadi dianggap pantas dan patut dilakukan.

Padahal masalah utamanya tetap bergantung pada
masyarakat yang bersangkutan — yang menjadi penentu dari perolehan suara dalam pemilihan kandidat yang dijagokan itu.

Lha, kalau saja warga masyarakat setempat tidak mau memilih dan mau menjaga proses pemilihan berlangsung jujur, sesungguhnya tak ada yang perlu dan patut dikhawatirkan, jika sungguh sosok orang yang tak dikehendaki itu keluar sebagai pemenang dari pemilihan yang jujur dan adil itu.

Apalagi bila proses dari pemilihan Pilkada atau pun Pilpres itu bisa dipantau dengan cermat dan teliti sambil mendulang duit yang ditebarkan itu tanpa bisa mempengaruhi pilihan kita untuk figur yang lain, yang kita anggap paling layak, paling itu dan baik diantara kandidat yang lain.

Agaknya, politik dinasty dan politik uang tak perlu dirisaukan. Sebab yang penting adalah kedaulatan yang sesungguhnya itu tetap ada dalam genggaman kita sebagai rakyat dan bebas serta berani melakukan pengawalan, pengawasan serta perlawanan manakaka dicurangi atau dimanipulasi secara sistematis, terstruktur dan masif semacam yang sudah berulang-kali berlangsung dan membuat rakyat menjadi korban.

Politik dinasty dan polutik uang itu harus kita lalui dan harus pula kita hadapi dengan cara perlawanan budaya yang terstruktur, sistematis dan massif seperti politik dinasty dan politik uang itu mengecoh dan memperdaya kita.

Pendek kata, politik dinasty dan politik uang iharus dihadapi dengan budaya perlawanan. Lain ceritanya kalau kita sendiri pun menghendaki budaya seperti itu langgeng dan menjadi-jadi dalam budaya demokrasi kita.

Oleh: Jacob Ereste, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Federasi Bank, Keuangan dan Niaga (F.BKN) K.SBSI.