Peran Polri-KPK Penting untuk Selidiki Dugaan Gratifikasi di Lapas

Opiniindonesia.com – Pernah berakhir. Walaupun Lapas berada di akhir dari Sistem Peradilan, namun Lapas justru secara terus menerus memproduksi praktek kejahatan baru.

Jenis kejahatan baru ini kerap terjadi karena memang terfasilitasi dan sengaja dipelihara oleh oknum pejabatnya. Hal ini bukanlah rahasia umum dan tak ada yang berani menyangkalnya.

Dalam kurun waktu 6 bulan, sudah ada 4 peristiwa besar terkait Narkoba yang menjadi perhatian publik. Kaburnya 2 Napi Narkoba dari Lapas Kelas 1 Madiun pada medio April 2020, Terbongkarnya Pabrik Narkoba di Lapas Salemba pada Agustus 2020, Kaburnya 1 Napi Narkoba dari Lapas Kelas 1 Tangerang dan Dugaan Pungli terhadap Napi Narkoba di Rutan Medaeng.

jika berkaca pada ke4 peristiwa tersebut dan juga kejahatan sebelumnya, Praktek jahat seperti ini memang terus berulang dari tahun ketahun karena penegakan hukum yang dilakukan di internal Kementrian Hukum dan Ham belum mampu memberi efek jera terhadap pelakumya.

Ada perlakuan khusus dan berbeda terhadap 4 kejadian tersebut. Seharusnya penegakan Hukum harus berlandaskan pada equality before the law. Ketika kaburnya Napi di Lapas Madiun tim Kementrian Hukum Ham bergerak cepat dg menon aktifkan pejabat yang terlibat.

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Lapas Tangerang dan Rutan Medaeng, seolah ada perlakuan khusus terhadap kejadian tersebut. Hampir 2 minggu lebih Kementrian Hukum dan Ham tak mampu bertindak, seolah tersandera berbagai kepentingan didalamnya. Kalaupun ada toh tak akan menyelesaikan akar persoalan dari kejahatan tersebut.

Penegakan hukum hanya bersifat simbolis tanpa menyentuh aktor intelektualnya yang berada di balik kejahatan itu. Kadang ada upaya dari kekuatan besar seolah melakukan penegakan hukum tapi yang terjadi justru melakukan perlindungan kepda para pejabat yang terlibat dengan modus membuat pelampung “Mutasi”.

Jika kehidupan di dalam Lapas mau berubah maka orientasi penegakan hukum harus berubah. Ini sejalan dengan komitmen Menteri Hukum dan Ham yang Akan mencopot dua level pejabat diatasnya jika terlibat dalam praktek kejahatan. Komitmen Mentri Hukum dan Ham ini sepertinya jalan ditempat dan ataupun tak bisa dieksekusi karena memang ada saling sandera kepentingan.

Jika kita menilik pada kasus Kaburnya Napi Narkoba dari Lapas Kelas 1 Tangerang dan Dugaan Pungli di Rutan Kelas 1 Medaeng, tentu muara dari praktek kejahatan ini adalah terjadinya Gratifikasi/Penyuapan.

Dan sangat mudah untuk membuktikan siapa saja yang terlibat dalam dua skandal tersebut. Karena bukti permulaan sangat kuat untuk menjerat pejabat- pejabat dari
level rendahan hingga di level kementrianpun.

Halaman : 1 2 Selanjutnya